Pemerintah Kabupaten Kuningan Defisit Anggaran Capai Rp259 Miliar

APBD TA 2023 Kuningan mengalami defisit anggaran
SERAHKAN DOMUKEN: Bupati H Acep Purnama SH MH menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, yang mengalami defisit anggaran kepada pimpinan DPRD Kuningan, diterima oleh Ketua Nuzul Rachdy, Kamis (3/8/2023).
0 Komentar

RADARCIREBON.ID KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini sedang menghadapi defisit anggaran yang signifikan. Pada penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan, terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan mengalami defisit sebesar lebih dari Rp259 miliar, Kamis (3/8/2023).

Sebagai informasi tambahan, pendapatan daerah awalnya sebesar Rp2,852 triliun, tetapi setelah mengalami perubahan, pendapatan daerah dinaikkan menjadi Rp2,879 triliun. Sementara itu, belanja daerah awalnya sebesar Rp2,826 triliun, namun setelah perubahan, belanja daerah meningkat menjadi Rp3,138 triliun. Jika melihat perbedaan antara pendapatan daerah sebesar Rp2,879 triliun dan belanja daerah sebesar Rp3,138 triliun, terdapat defisit sebesar lebih dari Rp259 miliar.

Bupati Kuningan H Acep Purnama, mengakui bahwa kondisi keuangan daerah tersebut membutuhkan perhatian serius, dan ia berkomitmen untuk melakukan yang terbaik agar kejadian gagal bayar tidak terulang kembali.

Baca Juga:Campuran 3 Bahan Alami: Minyak Zaitun, Air Mawar, Jeruk Nipis Hasil Bagus Menghilangkan Jerawat Kulit Menjadi KinclongGus Iqdam: Meraih Pahala Besar dengan Melakukan 9 Amalan di Bulan Muharram

“Saya berusaha untuk tidak ke sana (gagal bayar). Tentu sesuai dengan rekomendasi dan arahan dari DPRD, supaya tidak terulang atas kejadian tunda bayar itu,” kata Bupati H Acep Purnama kepada para awak media.

Dalam menjaga kestabilan keuangan daerah, semua program dan kegiatan akan diperhatikan dengan cermat. Oleh karena itu, perubahan APBD 2023 diperlukan untuk mengakomodasi penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran.

Namun, Bupati Acep Purnama menekankan bahwa perubahan ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Tujuan utamanya adalah mewujudkan rencana dengan baik secara bertahap. Hal ini menjadi fokus dalam menghadapi kondisi keuangan yang tidak normal saat ini.

“Tapi jangan dijadikan perubahan ini menjadi sesuatu yang dianggap bahaya. Intinya apa pun yang kita rencanakan, mudah-mudahan bertahap dapat terealisasi dengan baik,” imbuhnya.

0 Komentar