Selain itu, komitmen dari Pemkab Kuningan melalui Sekda Kuningan yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD, sudah jelas bahwa dalam waktu dekat akan ada pembayaran tunda bayar APBD 2022.
Jadi sebagai pengusaha, Indra menyayangkan pihak-pihak tertentu menyerang dengan bahasa seolah-olah Pemkab Kuningan tidak ada perencanaan dan tidak mampu bayar, atau gagal bayar. Bahkan ada pihak melempar wacana permakzulan bupati. Ini pernyataan sangat politis sekali. Tidak ada konteksnya dengan inti masalah. Yang bersangkutan sepertinya perlu banyak belajar lagi syarat permakzulan.
“Saya menganggap bahasa itu terlalu berlebihan, karena jika ada itikad baik cukup meminta klarifikasi. Memangnya bupati melanggar undang-undang, atau memimpin tidak adil atau tidak amanah atau bupati menyalahgunakan kekuasaan?,” tandas Indra. (muh)