“Hari ini eksekutif telah menunaikan janjinya untuk menjelaskan progress kepada kami. Sebetulnya kedaruratan anggaran ini kan kita harus belajar dari tahun 2021- 2022 saat pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada kedaruratan anggaran,” kata Nuzul.
Saat pandemi itu, kata Nuzul, penyelesaiannya dengan refocusing anggaran dengan dasar instruksi Presiden. Sedangkan untuk saat ini terkait kedaruratan anggaran gagal bayar, itu disebabkan adanya target beberapa pendapatan yang tidak masuk di tahun 2022.
“Maka dari itu, kita harus lakukan rasionalisasi anggaran, bukan refocusing. Yang Rp94 miliar sudah dinyatakan utang, penyelesaiannya nanti dilakukan di 2023. Lalu apakah mengganggu APBD 2023? Ya pasti ada lah,” sebut Zul, sapaannya.
Baca Juga:LANJUT LAGI, Proyek JLTS di Kuningan Sudah Tahap Pembebasan LahanPelaku Investasi Bodong Asal Kuningan Terancam Hukuman 8 Tahun Penjara
HIPMI Maklumi Gagal Bayar Pemkab Kuningan ke Pihak Ketiga
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kuningan memaklumi tunda bayar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan ke sejumlah rekanan atau pihak ketiga.
Pembina HIPMI Kabupaten Kunigan H Indra Gunawan menilai bahwa tunda bayar merupakan hal yang wajar dan terjadi di setiap daerah. Bisa terjadi tunda bayar akibat menurunnya pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Indra, yang juga Pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat mengaku, sebagai pelaku usaha di Kabupaten Kuningan dirinya mengalami belum terbayarkannya dana pekerjaan Tahun 2022 oleh Pemkab Kuningan. Bagi pengusaha, Ia bersama kawan pengusaha lain menganggap hal ini biasa. Toh pembayarannya hanya mundur, bukannya tidak dibayar.
Menurutnya, bagi pengusaha, terpenting ada kepastian pembayaran. Jadi hanya menunggu waktu saja. Justru seharusnya pengusaha yang kebetulan ikut bersinergi dengan Pemkab Kuningan seharusnya berterimakasih kepada pemerintah daerah, sudah memberikan kepercayaan.
“Apalagi kasus seperti ini, bukan hanya dialami di Kuningan. Beberapa kabupaten lain, juga sama mengalami kemunduran bayar. Bahkan 3x lipat lebih besar dari nilai di Kuningan,” ujar Indra.