Status Tanah Tidak Jelas, Pemkot Cirebon akan Ambilalih Lahan Kutiong Wanacala

Lahan Kutiong Wanacala yang menjadi polemik bertahun-tahun, akan coba diambil alih HPl oleh Pemkot Cirebon. --FOTO: SENO DWI/RADAR CIREBON
Lahan Kutiong Wanacala yang menjadi polemik bertahun-tahun, akan coba diambil alih HPl oleh Pemkot Cirebon. --FOTO: SENO DWI/RADAR CIREBON
0 Komentar

Koordinator warga, Uli Jajuli mengatakan, kedatangan mereka ini murni untuk keoentingan ke depannya, agar pemerintah bisa memberikan solusi atas persoalan yang dialami selama ini. “Kita tidak mau ada tendensi dari pihak manapun. Kami ingin, ke depan, ada kejelasan status kami. Karena, di situ ada perputaran uang yang luar biasa. Dari mulai sporadis, dan lain sebagainya. Kita tunggu dari gugus tugas seperti apa,” ungkapnya.

Menanggapi keinginan warga yang ingin mencabut kembali pernyataan atau pengakuan yang telah dibuat kepada pihaknya, ketua Perkumpulan Bakti Hary Saputra Gani mengaku tidak mempersoalkan adanya pencabutan pernyataan tersebut.

“Yang mencabut dukungan tidak akan masuk dalam list. Dari 340 lebih tanah dan bangunan. Diinventarisir lagi, siapa yang mau cabut, kita akan data, jangan berdiri di dua kaki. Mau ditolong, tapi jangan nyolong,” ujarnya.

Baca Juga:Targetkan Kota Cirebon Nol Kejadian Kebakaran, Ini Upaya Dinas DamkarASN Pemkot Cirebon Dapat Lencana dari Presiden, Segini Jumlahnya

Mulai saat ini, sambung dia, Perkumpulan Bakti hanya akan mengurusi dan mengadvokasi warga yang terdata di Perkumpulan/Yayasan Bakti saja. Yang tidak terdata, dipersilakan minta tolong ke pihak lain.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana menyebutkan kesimpulan dari audiensi kedatangan warga tersebut. Di antaranya, surat pernyataan yang sebelumnya telah dibuat kepada Perkumpulan Bakti, dicabut.

“Intinya sih, warga ingin agar di situ hidup tertib tenteram. Jangan ada orang lain maupun pihak manapun yang mendata dan segala macam,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar persoalan ini, yang akan menyelesaikannya adalah dari gugus tugas reforma agraria atau GTRA Kota Cirebon. DPRD akan menekankan bahwa tim GTRA ini bekerja lebih cepat, jangan menunggu lagi, karena khawatir nanti semakin berkembang pendirian rumah dari pihak lain.

“Kita meminta warga di sana tenang dulu, dan jangan melakukan hal-hal perbuatan melawan hukum dulu. Nanti tambah runcing lagi. Kita akan segera koordinasi dengan GTRA, agar secepatnya diselesaikan persoalan tersebut,” ungkapnya. (azs)

 

0 Komentar