Ketua Umum Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Majalengka ini mengatakan sudah siap dengan langkah itu. “Kita sudah mempersiapkan untuk Rabu (6/5) depan mulai diberlakukan. Beberapa persiapan seperti pasokan sembako. Karena selama 14 hari ditutup akses itu tentunya yang harus dipersiapkan adalah pasokan pangan,” kata Karna melalui pesan singkatnya kepada Radar, Rabu (29/4).
Meski demikian, ia mengatakan PSBB di Majalengka bersifat parsial. Asumsinya, pemberlakuan strategi itu mampu memutus mata rantai penularan hingga menekan korban positif Covid-19. Untuk kabupaten Majalengka sendiri, Karna menilai, berdasarkan analisa terjadinya Covid-19 di kota angin sendiri memiliki riwayat imported case.
Oleh karenanya, dalam 14 hari PSBB, beberapa persiapan dilakukan. Di antaranya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, daya dukung personel untuk mengawasi PSBB, dan yang utama adalah ketersediaannya logistik bahan pokok masyarakat. Selain itu juga, pihaknya tidak segan-segan selama waktu PSBB itu akan memberikan sanksi bagi pelanggar.
Pasalnya kebijakan tersebut akan berjalan efektif manakala semua pihak memahami dan berperan serta dalam pelaksanaannya nanti. “Kami berharap dengan dengan pemberlakukan PSBB ini akan menekan jumlah korban Covid-19 di Majalengka,” tandasnya.
Senada dikatakan Walikota Cirebon Nashrudin Azis. Ia juga sepakat dengan PSBB provinsi. Azis mengatakan itu merupakan keputusan yang paling baik dan langkah paling efektif untuk bisa menekan bahkan memenuhi target menyelesaikan Covid-19.
Kota Cirebon, menurut Azis, sudah siap jika Pemprov Jabar akan menerapkan PSBB tingkat provinsi. “Rencana provinsi tentang PSBB merupakan harapan dari Pemkot Cirebon juga. Sudah klop dan kami siap melaksanakan. Terkait prosedur apa yang akan dilakukan selama masa PSBB, kami menunggu petunjuk dari Pemprov Jabar,” kata Azis.
Pemkab Cirebon juga sepakat dengan PSBB tingkat provinsi. Kabag Humas Pemkab Cirebon Nanan Abdul Manan menyatakan seluruh wilayah kota/kabupaten mendukung keputusan gubernur melakukan PSBB provinsi.
Hal tersebut disampaikan Nanan usai pelaksanaan rakor via videoconference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, ada beberapa poin pertimbangan terkait rencana PSBB tersebut. Di antaranya tingkat pertumbuhan kasus harian Covid-19 dan tren kasus harian positif Covid-19 di Bodebek-Bandung Raya. “Tadi hasil rapat, pemkab dan pemkot se Jabar mendukung upaya tersebut dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran Covid-19,” ujarnya.