CIREBON – Pemerintah kota (Pemkot) Cirebon segera mengusulkan penyaluran dana bantuan provinsi, mengingat sudah ada lampu hijau dari gubernur Jawa barat M Ridwan Kamil. Proyek-proyek di kabupaten/kota yang didanai lewat bantuan keuangan provinsi diharapkan dapat kembali berjalan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST menjelaskan, apa yang disampaikan oleh gubernur Jawa barat pada saat kunjungan ke Kota Cirebon sebetulnya sudah diketahui sebelumnya.
Selama ini, pihaknya susah berkomunikasi cukup intens dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) provinsi Jawa barat, yang kebetulan merupakan mantan Pj Sekda Kota Cirebon Nanin Hayani.
Namun, adanya informasi yang disampaikan oleh gubernur tersebut cukup menegaskan bahwa Pemprov Jabar memang sudah siap untuk menghidupkan kembali proyek-proyek di daerah kota/kabupaten yang didanai provinsi.
Pihaknya pun telah menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menarik dana bankeu provinsi tersebut ke kas daerah Pemkot Cirebon. Karena informasinya dana di provinsi hasil pinjaman dari pemerintah pusat melalui BUMN PT SMI (Persero) sudah ready untuk disalurkan.
”Sedang disiapkan dokumen dan persyaratannya. Secepatnya akan kita kirimkan ke provinsi, agar dana bankeu provinsi itu bisa segera ditransfer ke kas daerah,” ujarnya.
Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang sempat tersendat dan tertunda. Tetapi, ketika sudah berada di kas daerah tidak bisa dialihkan untuk membiayai program dan kegiatan lain, kerena sifatnya sudah terikat.
Beberapa proyek pembangunan yang sudah terikat untuk didanai dari bankeu provinsi tersebut, salah satunya untuk mendanai kelanjutan proyek pengerjaan finishing Alun-alun Kejaksan, senilai Rp14,2 miliar.
“Untuk finishing alun-alun kita berupaya akan menarik full 100 persen dari nilai pekerjaanya, karena sudah berkontrak dan dalam tahap pengerjaan,” ujarnya.
Proyek strategis lainya yang juga didanai oleh bankeu provinsi adalah pembangunan instalasi rawat jalan di RSD Gunung Jati senilai Rp50 miliar, serta pengadaan alat kesehatannya (alkes). (azs)
Usulkan Ulang Banprov Jabar
