CIREBON-Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan skema perbaikan gedung DPRD yang rusak berat akibat aksi pembakaran dan penjarahan.
Proses inventarisasi aset serta investigasi kerusakan pun kini sedang dilakukan bersama Inspektorat.
Kepala BKAD Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati SSos MSi menjelaskan, tahapan awal perbaikan dimulai dari pendataan barang-barang yang rusak.
Baca Juga:Lagi, KPK Sita Barang Bukti Kasus Korupsi Kuota HajiIni Prediksi Indonesia vs Laos pada Babak Kualifikasi AFC U23, Yang Digelar 3 September 2025
“Kita bikin tahapan dulu, inventarisasi, lalu dibentuk tim investigasi untuk memastikan kondisi aset daerah yang terdampak,” kata Nci –sapaan akrab Sri Wijayawati kepada Radar Cirebon, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, hasil komunikasi dengan Sekretaris DPRD, akan memprioritaskan perbaikan pada kebutuhan mendesak seperti instalasi listrik, kaca, dan pagar.
Saat ini, realisasi serapan anggaran di Sekretariat DPRD baru mencapai 59 persen. Sisa anggaran yang belum terserap itu bisa dioptimalkan untuk memperbaiki kerusakan gedung DPRD.
“Untuk estimasi angka kerugian sampai saat ini belum dapat diketahui. Sebab masih dalam inventarisasi dan investigasi,” tuturnya.
Dijelaskan Sri Wijayawati, insiden kebakaran dan rusaknya fasilitas serta hilangnya puluhan perangkat elektronik di DPRD bukan tidak masuk kategori darurat bencana maupun kejadian luar biasa (KLB).
Maka, tidak bisa menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). “Yang namanya BTT itu kan harus harus ada SK darurat bencana dari pemerintah daerah melalui bupati. Kemudian harus ada assesment dulu sebelum dikatakan darurat,” ucapnya.
Menurutnya, proses investigasi diperkirakan memakan waktu sekitar 10 hari. Setelah hasil investigasi keluar, perbaikan akan dilakukan secara bertahap.
Baca Juga:Komitmen Jaga Persatuan BangsaInstruksikan Disdik untuk Terapkan PJJ
Selain itu, BKAD juga menyiapkan opsi pemanfaatan perangkat elektronik limpahan dari SKPD lain untuk mendukung operasional DPRD. “Ada sekitar 20 unit yang siap kita serahkan,” ungkapnya.
Nci menambahkan, data aset dan keuangan DPRD itu sepenuhnya sudah tersedia di BKAD. Namun, pelaksanaan perbaikan harus tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. “Tinggal keterbukaan dari pihak DPRD-nya seperti apa,” tandasnya. (sam)