RADARCIREBON.ID – Kabupaten Kuningan menargetkan swasembada pangan. Hal tersebut mengacu pada peningkatan signifikan pada capaian pertanian.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr Wahyu Hidayah, menyatakan, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau produksi, tetapi juga oleh kehadiran aktif penyuluh di tengah petani.
Data menunjukkan, capaian pertanian Kuningan mengalami peningkatan signifikan. Pada 2025, produksi padi mencapai 396.873 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 254.435 ton beras.
Baca Juga:YouTube Sudah, Roblox Belum, Komdigi Minta Platform Patuhi PP TunasAlhamdulillah, Kloter Perdana Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah
Dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 134.191 ton per tahun, daerah ini mencatat surplus hingga 120.244 ton.
Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat surplus sekitar 93 ribu ton. Kondisi ini menempatkan Kota Kuda sebagai salah satu daerah penopang pangan strategis di Jawa Barat.
Tak hanya dari sisi produksi, progres panen di awal tahun juga menjadi sorotan. Hingga akhir Maret 2026, sekitar 78 persen lahan sawah atau 20.310 hektare dari total 26.016 hektare telah dipanen.
Capaian ini lebih cepat dibandingkan sejumlah daerah lain yang baru memasuki masa panen pada April.
Menurut Wahyu, kondisi ini menunjukkan kesiapan Kuningan dalam menjaga pasokan beras nasional sejak awal tahun. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan sektor pertanian ke depan semakin kompleks.
Perubahan iklim, dinamika pasar global, serta risiko gagal panen menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi sejak dini. Karena itu, peran penyuluh dinilai tidak cukup hanya sebagai pendamping teknis.
“Penyuluh harus naik peran menjadi penggerak. Mereka harus mampu mengedukasi, memengaruhi, sekaligus memastikan petani siap menghadapi perubahan,” ujarnya.
Baca Juga:JP Morgan: Indonesia Negara Paling Tahan Krisis Energi ke-2 di DuniaPemprov Jabar – Kota Bandung Kompak Tata Gedung Sate dan Monumen Perjuangan
Ia juga mengakui masih adanya keluhan dari petani terkait minimnya pendampingan di lapangan. Hal ini, kata dia, menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran terkait.
“Kita harus jujur, masih ada petani yang merasa belum didampingi. Ini peringatan keras dan tidak boleh terulang,” katanya.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah mendorong perubahan pola kerja penyuluh menjadi lebih proaktif, solutif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan petani.
Tiga hal utama yang ditekankan adalah penguasaan pengetahuan, kemampuan membangun kepercayaan petani, serta integritas dalam menjalankan tugas.