RADARCIREBON.ID- Mesin investasi Kabupaten Cirebon terus bergerak. Memasuki semester pertama tahun 2026, realisasi investasi sudah menembus angka Rp3,23 triliun atau 76,02 persen dari target investasi yang ditetapkan Pemprov Jabar sebesar Rp4,25 triliun sepanjang 2026.
Artinya, kurang Rp1,02 triliun lagi untuk memenuhi target investasi tahun 2026 di semester kedua. Bahkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon optimis, di triwulan ketiga angka investasi di Kabupaten Cirebon naik menjadi Rp4 triliun lebih.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Riva’i MPd mengatakan tren investasi saat ini menunjukkan perkembangan positif. Kondisi itu menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap Kabupaten Cirebon sebagai daerah tujuan investasi. “Tren positif ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja,” ujar Hilmy kepada Radar Cirebon, Selasa (29/9/2026).
Baca Juga:Awal Oktober Buka-bukaan PDAM, DPRD Siapkan RDP, Direksi Nyatakan Siap HadirIGIC 2026 Pilih Menag sebagai Presiden IAMI
Salah satu investasi yang menjadi perhatian adalah PT Longrich. Nilai investasi perusahaan itu mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 20 ribu hingga 28 ribu orang. Kata Hilmy, besarnya potensi penyerapan tenaga kerja harus benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.
Pihaknya pun telah meminta komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Komposisinya 80 persen tenaga kerja lokal, 20 persen lainnya diperuntukkan bagi tenaga dengan posisi tertentu seperti supervisor dan tenaga engineering. “Tapi, komitmen penyerapan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya dituangkan dalam angka. Oleh karena itu, DPMPTSP meminta perusahaan menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara lebih rinci,” ungkapnya.
Data tersebut, lanjut Hilmy, menjadi dasar pemda melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan sesuai kebutuhan industri. “Jangan sampai investasi masuk, tapi kemudian terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal,” katanya.
Maka, perlu dilakukan pelatihan sebelum perusahaan mulai beroperasi. Artinya, pemerintah bersama perusahaan harus menyiapkan calon tenaga kerja melalui pelatihan agar ketika proses rekrutmen dibuka, masyarakat lokal sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan. “Sebelum pembukaan, kami sudah harus bersama-sama melakukan pelatihan supaya tenaga kerja lokal bisa diterima,” tegasnya.