Bagi Rafi, angka 10.000 pelanggan maupun capaian 2.400 pelanggan bukan persoalan utama yang perlu dikejar dalam RDP. Yang lebih penting, kata dia, adalah penjelasan mengenai dasar kebijakan dan kebutuhan perusahaan sehingga reklasifikasi tersebut dilakukan. Ia juga menyebut reklasifikasi perlu dievaluasi apabila tidak terdapat kebutuhan yang mendesak.
Menurutnya, mekanisme atau klasifikasi sebelumnya dapat kembali dipertimbangkan apabila dasar pelaksanaan kebijakan tersebut belum dapat dijelaskan secara memadai. Selain meminta penjelasan, Rafi berharap RDP menghasilkan pembahasan yang solutif. Artinya, forum tersebut tidak hanya mempertemukan DPRD, Direksi PDAM, dan kelompok masyarakat, tetapi juga menghasilkan kejelasan yang dapat menjadi bahan tindak lanjut. “Yang penting pembahasannya teknis dan ada hasilnya,” kata Rafi.
Rafi mengatakan, hasil RDP nantinya juga perlu dapat disampaikan kepada masyarakat. Terlebih, persoalan reklasifikasi dan perubahan tagihan pelanggan telah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga:IGD RSD Gunung Jati Padat, Pasien Anak-anak MeningkatPWI Jabar Dilantik, Dedi Mulyadi Tekankan Independensi Pers
Menurut dia, panjang atau pendeknya penjelasan dari PDAM bukan persoalan utama. Yang dibutuhkan adalah data dan dasar kebijakan yang jelas sehingga pembahasan dapat berlangsung berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. “Yang penting data dan dasarnya jelas,” ujarnya. (abd/ade)