Jumlah kendaraan kecil yang nantinya melayani wisatawan akan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan jumlah kunjungan. Pemerintah tidak ingin menyiapkan armada secara berlebihan sebelum mengetahui pola pergerakan wisatawan.
“Nanti diupayakan sesuai dengan kebutuhan,” ungkap Nurdijanto.
Camat Pasawahan Asep Dudi Royadi menilai pengoperasian Terminal Wisata Paniis membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengelola destinasi wisata, dan Dishub perlu menyusun pola pengelolaan secara bersama.
Menurut Asep, pembahasan lanjutan diperlukan untuk menyatukan persepsi mengenai fungsi terminal, mekanisme pelayanan wisatawan, hingga keterhubungan dengan berbagai destinasi di kawasan Pasawahan.
Baca Juga:Banggar DPRD Kuningan Soroti Fiskal, Desak Optimalkan PAD Cegah Banjir, Polres Kuningan Bersihkan Pasar Baru dan Sungai Citamba
“Ini kolaborasi. Desa-desa mendukung, pengelola wisata juga mendukung. Tinggal pemantapan antara kami, desa, kemudian khususnya Dishub untuk menyatukan persepsi,” katanya.
Optimalisasi Terminal Wisata Paniis diharapkan tidak hanya menata arus kendaraan, tetapi juga memperkuat ekosistem pariwisata di Kecamatan Pasawahan. Pengoperasian kembali terminal dan penguatan program GEMPAR diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Dengan pola transit tersebut, kendaraan besar tidak perlu masuk ke seluruh jalur wisata yang memiliki keterbatasan kapasitas. Sementara masyarakat lokal berpeluang mengambil peran melalui penyediaan transportasi pengumpan, kuliner, maupun berbagai layanan pendukung pariwisata. (ags)