Kondisi ini menuntut pemerintah daerah menyeimbangkan dua kebutuhan sekaligus, yakni memperluas perlindungan kesehatan masyarakat dan memastikan ketersediaan anggaran untuk menopang keberlangsungan program.
Melalui forum tersebut, perangkat daerah terkait didorong mempercepat pendaftaran penduduk yang belum terlindungi JKN, mengoptimalkan reaktivasi peserta nonaktif, serta menyusun perencanaan anggaran iuran yang memadai dan berkelanjutan.
Pihaknya juga menekankan, pentingnya keterlibatan dunia usaha dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dioptimalkan ialah Program PESIAR yang pada 2026 telah menjangkau 32 desa lokus di Kuningan.
Baca Juga:Tanpa Bunga! AYO KASBON Jadi Solusi Buat Karyawan yang Butuh Dana Sebelum Gajian, Begini CaranyaMitra Dapur SPPG Siap Tanggung Biaya Dugaan Keracunan SMAN 1 Tukdana
“Semoga program ini membantu memetakan penduduk yang belum terlindungi JKN, khususnya kelompok rentan dan pekerja informal,” tukasnya.
Selain itu, ia menekankan, kolaborasi melalui Donasi JKN dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) perlu terus dikembangkan untuk memperluas dukungan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Agar upaya tersebut tidak berhenti pada pembahasan formal, maka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan dilaksanakan setiap triwulan, bukan hanya sekali dalam setahun.
“Evaluasi berkala ini penting untuk memantau perkembangan kepesertaan, mengidentifikasi kendala, dan memastikan tindak lanjut berjalan sesuai target,” terangnya.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan rencana aksi yang konkret, terukur, memiliki penanggung jawab yang jelas, serta dapat dievaluasi secara berkala.
“Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, Kuningan diharapkan mampu memperluas cakupan kepesertaan JKN, meningkatkan keaktifan peserta, serta menjaga keberlanjutan pembiayaan demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, berkeadilan, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (ags)