Angel menjelaskan, jenis gim yang dapat diakses secara bebas oleh berbagai kelompok usia, mengangkat simulasi militer atau peperangan, serta menyediakan fitur pembuatan konten secara mandiri memiliki kerentanan untuk disalahgunakan.
Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui penguatan kontranarasi dan perlindungan di lingkungan keluarga.
Orang tua diharapkan aktif mengenali jenis gim yang dimainkan anak, menetapkan aturan penggunaan perangkat digital, mengaktifkan fitur keselamatan, serta membangun komunikasi terbuka tanpa menghakimi.
Baca Juga:Soal Mitigasi Radikalisme Digital, Putri Langka Sarankan Pendekatan Dialogis untuk Lindungi AnakWSC Juara Umum Fun Swim Kesaktian Pancasila Cup 2026
Langkah tersebut penting agar anak merasa nyaman menyampaikan pengalaman maupun persoalan yang mereka temui di ruang digital.
Prof. Angel juga menekankan pentingnya kepekaan orang tua terhadap perubahan perilaku anak.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain kecenderungan mengisolasi diri secara tiba-tiba, munculnya kebencian berlebihan terhadap kelompok tertentu, serta keterlibatan dalam komunitas yang mengagungkan kekerasan.
Pada tingkat kebijakan publik, penanganan radikalisasi digital membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
Pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya mengandalkan pemblokiran konten, tetapi juga perlu mengembangkan tata kelola keamanan digital berbasis risiko.
Angel menjelaskan bahwa gim daring tidak dapat serta-merta dianggap sebagai ancaman. Gim merupakan ruang sosial sekaligus produk teknologi yang memiliki berbagai manfaat, tetapi fitur-fiturnya dapat dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok ekstremis.
Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah bersama BNPT, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Baca Juga:Pancasila Sakti di Tengah Gempuran Ideologi Ekstrem dan Politik Pecah Belah Bangsa, Ini Kata Amir MahmudPengurus Orado Kabupaten Cirebon Periode 2026–2030 Resmi Dilantik, Siap Cetak Atlet Berprestasi
“Di samping itu, pendekatan Indonesia harus bergerak dari sekadar pemblokiran konten menuju tata kelola keamanan digital yang berbasis risiko. Tata kelola tersebut harus berlandaskan prinsip whole of government dan whole of society,” ungkap Prof. Angel.
Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, antara lain penilaian risiko terhadap fitur komunikasi oleh Komdigi, pembentukan mekanisme koordinasi penanganan ancaman yang melibatkan BNPT, Komdigi, dan Polri.
Serta pengembangan sistem deteksi dini melalui pemanfaatan teknologi yang dipadukan dengan analisis manusia.
Selain itu, edukasi mengenai literasi gim perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).