RADARCIREBON.ID – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon menargetkan 24 paket perbaikan jalan lingkungan rampung hingga akhir 2026. Program yang didanai APBD murni dengan pagu anggaran Rp3,085 miliar tersebut menghadapi sejumlah tantangan, terutama di wilayah Kelurahan Argasunya yang memiliki medan perbukitan dan akses terbatas.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniah ST MT, mengatakan Argasunya menjadi wilayah dengan jumlah paket perbaikan jalan terbanyak. Kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam pengangkutan material ke lokasi pekerjaan.
Di sejumlah titik, kendaraan pengangkut beton siap pakai (ready-mix) maupun aspal sulit menjangkau lokasi. Jarak dari jalan utama ke titik perbaikan juga cukup jauh sehingga material harus diangkut kembali secara bertahap.
Baca Juga:Pemeliharaan Stadion Disoal, Aktivis Soroti Rumput di Stadion Watubelah Kering KecokelatanPilih Ketua OSIS Cuma 10 Detik, MAN 1 Cirebon Jadi Pilot Project Nasional E-Voting
“Argasunya memiliki tantangan tersendiri dari sisi medan. Namun, pekerjaan tetap harus dilaksanakan,” kata Haniah saat ditemui di Kantor DPRKP Kota Cirebon, Jumat (16/10/2026) lalu.
Jumlah paket perbaikan jalan tersebut merupakan hasil pencermatan ulang DPRKP. Sebelumnya, jumlah pekerjaan yang diinformasikan mencapai 28 paket.
Dari total 24 paket, satu paket telah dilaksanakan. Sementara itu, 10 paket lainnya ditargetkan segera memasuki tahap penerbitan surat perintah kerja (SPK) pada pekan berikutnya. DPRKP optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun.
Pengerjaan diprioritaskan pada perkerasan beton atau betonisasi dan pemasangan paving block. Kedua jenis pekerjaan tersebut membutuhkan waktu relatif lebih lama dibandingkan pengaspalan yang umumnya dapat diselesaikan sekitar satu bulan.
Nilai anggaran setiap paket bervariasi, berkisar Rp50 juta hingga Rp200 juta, bergantung pada kebutuhan dan kondisi lokasi. Sebelum proses pengadaan barang dan jasa dimulai, DPRKP berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Penentuan lokasi perbaikan masih mengacu pada usulan masyarakat melalui RT/RW. Usulan tersebut kemudian diverifikasi melalui survei lapangan. DPRKP mengakui belum memiliki data menyeluruh mengenai jumlah, panjang, lebar, serta kondisi seluruh jalan lingkungan yang rusak di Kota Cirebon.
Menurut Haniah, kondisi jalan di setiap RW beragam. Sejumlah gang masih dalam kondisi baik, sedangkan lainnya membutuhkan perbaikan. Perkembangan kawasan permukiman juga menuntut pembaruan data karena jalan lingkungan baru dapat muncul seiring bertambahnya kawasan hunian.