RADARCIREBON.ID- Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam ekosistem ekonomi syariah, dengan posisi pertama pada sektor modest fashion, ketiga pada sektor makanan halal serta media dan rekreasi, dan keempat pada sektor farmasi dan kosmetik halal.
Perluasan akses pembiayaan yang inovatif dan sesuai kebutuhan usaha di sektor-sektor tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing industri halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro menuturkan ada tiga prioritas pengembangan pembiayaan syariah, yaitu perluasan akses pembiayaan syariah bagi sektor unggulan industri halal, inklusi keuangan syariah terutama bagi usaha mikro dan kecil, serta sinergi dan kolaborasi antara otoritas, industri keuangan, dan pelaku usaha.
Baca Juga:Pencarian Terhadap Reyhan; Siswa SMKN 1 Mundu BerlanjutDemo Mahasiswa Jadi Alarm Soroti Kebijakan Pemkot Cirebon, Termasuk soal KPBU APJ
Business Deals yang dilakukan dalam kesempatan tersebut, merupakan wujud nyata kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menghubungkan berbagai kebutuhan, kapasitas, dan sumber daya untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara lebih terintegrasi.
“Setiap kesepakatan perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar menghasilkan dampak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Penjabaran tersebut turut diungkapkan Solikin saat membuka seremoni Kesepakatan Bisnis yang mengusung tema
“Sinergi Peningkatan Pembiayaan Syariah untuk Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional” dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026, beberapa waktu lalu. Seremoni ini merupakan bagian dari implementasi SAPA SYARIAH (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah), yang merupakan inisiatif Bank Indonesia untuk menghubungkan akses pasar dengan akses pembiayaan, yang salah satunya diwujudkan melalui Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) bersinergi dengan program PINISI (Percepatan Intermediasi Indonesia atau Percepatan Intermediasi Nasional) tahun 2026.
Pelaksanaannya mencakup tiga tahapan, yaitu edukasi pembiayaan syariah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, penguatan jejaring usaha untuk memperkuat kapasitas dan memfasilitasi akses pembiayaan, serta temu usaha untuk mengonsolidasikan komitmen dan merealisasikan kerja sama.
“Seremoni ini mengonsolidasikan berbagai komitmen hasil edukasi dan penguatan jejaring usaha sebelumnya,” terangnya.
Dalam seremoni tersebut, dilakukan penandatanganan sejumlah kesepakatan yang nilainya tercatat mencapai sekitar Rp27,43 triliun. Di sisi perdagangan, Letter of Intent (LoI) kerja sama antara UMKM dengan pembeli sekitar Rp9,78 miliar.