RADARCIREBON.ID- Wali Kota Cirebon Effendi Edo merespons sorotan publik terkait posisinya sebagai Ketua Perkumpulan Perusahaan Perlengkapan Jalan Indonesia (P3JI) Jawa Barat periode 2023-2028. Posisi Edo di P3JI ini disorot karena ia tengah mengupayakan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ).
P3JI merupakan perkumpulan perusahaan yang bergerak di bidang perlengkapan jalan. Antara lain, penerangan jalan umum (PJU), rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), marka jalan, dan perlengkapan keselamatan jalan lainnya. Bidang usaha itu disebut bersinggungan langsung dengan proyek KPBU APJ yang tengah disiapkan Pemkot Cirebon.
Nah, terkait sorotan itu, Edo menyatakan bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari Ketua P3JI. “Ya, saya sih tadinya pengen diam. Karena saya sudah tidak menjabat apa-apa. Sudah hampir dua tahun yang lalu saya mundur, saya tidak menjabat (lagi). Itu kewajiban saya sebagai kepala daerah, tidak harus memegang jabatan apapun di luar pemerintahan,” ujar Edo kepada Radar Cirebon, Selasa (20/10/2026).
Baca Juga:Pencarian Terhadap Reyhan; Siswa SMKN 1 Mundu BerlanjutDemo Mahasiswa Jadi Alarm Soroti Kebijakan Pemkot Cirebon, Termasuk soal KPBU APJ
Edo pun menegaskan saat ini hanya ingin lebih fokus menjalankan tugas sebagai kepala daerah, terutama dalam mendorong penataan dan pembangunan Kota Cirebon. “Saya mau mikir kerja aja,” katanya.
Terkait proyek KPBU APJ yang tengah menjadi perhatian publik, Edo menyebut tidak ada kaitannya (dugaan konflik kepentingan) seperti yang disorot Solidaritas Rakyat Cirebon Menggugat atau SRCM.
Kata Edo, dirinya baru mempelajari skema pembiayaan tersebut pada awal 2026. Itu bermula dari keterbatasan kemampuan fiskal daerah, termasuk pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah kota dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan.
“Sistem KPBU itu baru saya pelajari di awal tahun 2026. Karena waktu itu kita kesulitan fiskal, dipotong TKD-nya, maka saya harus berpikir bagaimana supaya proses pembangunan tetap ada di Cirebon,” jelasnya.
Sebab itu, pemerintah daerah perlu mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. Ia melihat pemerintah kota lain yang berbondong-bondong untuk melakukan KPBU. Sehingga, skema KPBU mulai dilirik.