Kelima, meningkatkan edukasi kebencanaan berbasis komunitas dan menggelar simulasi evakuasi mandiri, terutama dengan memperhatikan perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Keenam, memastikan seluruh sistem peringatan dini berfungsi optimal dan menjangkau masyarakat. Ketujuh, melakukan pencegahan melalui pembersihan saluran air dan drainase, normalisasi sungai, pemeriksaan fasilitas pengendali banjir, serta perbaikan infrastruktur di kawasan rawan bencana.
Adapun instruksi kedelapan ditujukan kepada BPBD Kabupaten Kuningan agar rutin menyampaikan pemutakhiran data dan perkembangan situasi kebencanaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:SMPN 1 Luragung Terdampak Angin Kencang, Atap dan Plafon Rusak Bulan Dana PMI Kuningan Himpun Rp641,6 Juta, Baru 71,2 Persen
Selain itu, Dian mengajak seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat desa mengintensifkan kebersihan lingkungan untuk mengurangi risiko banjir. Menurutnya, langkah sederhana seperti membersihkan gorong-gorong dan saluran air dari tumpukan sampah dapat mencegah terjadinya genangan.
“Hal sederhana seperti membersihkan gorong-gorong dan saluran air dari sampah dapat membantu meminimalisir dampak banjir. Karena itu, saya mohon dukungan seluruh aparatur pemerintahan, termasuk di tingkat desa, agar kegiatan seperti ini terus ditindaklanjuti,” pesannya.
Dian juga mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam penanganan bencana, termasuk keberhasilan memadamkan kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Ciremai beberapa waktu lalu. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar empat hari meskipun petugas menghadapi medan yang sulit.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, relawan, pegiat lingkungan, hingga aparat desa.
“Ketika kita kompak dan bersinergi, tidak ada hal yang tidak mungkin kita selesaikan dengan cepat. Ini terbukti dari kerja keras seluruh unsur dalam penanganan kebakaran di Gunung Ciremai,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan Indra Bayu Permana SSTP menjelaskan, apel tersebut menjadi bagian dari peralihan periode kesiapsiagaan bencana. Setelah sebelumnya berfokus pada siaga kekeringan hingga Oktober 2026, mulai November pemerintah daerah mengalihkan perhatian pada potensi bencana hidrometeorologi basah.
Peralihan tersebut dilakukan sembari menunggu penetapan Surat Keputusan Gubernur terkait status kesiapsiagaan bencana. Sejumlah langkah mitigasi juga telah dilakukan, termasuk rapat koordinasi bersama TNI-Polri dan pemangku kepentingan.