RADARCIREBON.ID – Rencana pemerintah pusat membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada November 2026 belum membawa peluang bagi para pencari kerja di Kabupaten Cirebon.
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dipastikan tidak akan mengusulkan formasi CPNS dalam rekrutmen tahun ini.
Tingginya belanja pegawai dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi alasan utama. Pemkab Cirebon memilih menahan penambahan aparatur baru karena masih harus memenuhi kebutuhan anggaran untuk membiayai pegawai yang sudah ada.
Baca Juga:Reakreditasi RSUD Linggajati, Bupati Tekankan Mutu PelayananMusda Golkar Kuningan Tanpa Kompetisi, ASM Dipastikan Kembali Pimpin Partai
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno SSTP mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai jadwal pembukaan seleksi CPNS dari pemerintah pusat.
Meski demikian, apabila pemerintah pusat benar-benar membuka rekrutmen pada November ini, Pemkab Cirebon dipastikan belum akan mengambil bagian.
“Secara resmi kami belum mengetahui informasi tersebut. Tetapi, kalaupun pemerintah pusat membuka rekrutmen CPNS pada November ini, Pemkab Cirebon belum bisa ikut karena belanja pegawai masih cukup tinggi,” ujar Ade.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini lebih memprioritaskan penataan tenaga aparatur yang telah ada.
Salah satu fokus utama adalah memastikan keberlanjutan status kepegawaian, khususnya bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Prioritas tersebut meliputi perpanjangan kontrak PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Terlebih, PPPK paruh waktu memiliki masa kontrak kerja selama satu tahun sehingga membutuhkan evaluasi dan kepastian perpanjangan secara berkala.
Baca Juga:Polisi Bekuk Pengoplos Gas Melon di Kuningan, Raup Untung hingga Rp37 JutaPelajar Diajak Perkuat Karakter Pancasila, Roadshow Wawasan Kebangsaan di SMPN 9
“Untuk saat ini, fokus kami lebih kepada perpanjangan kontrak PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Apalagi, PPPK paruh waktu kontraknya satu tahun sekali,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Cirebon harus lebih selektif dalam menentukan kebijakan kepegawaian.
“Penambahan aparatur tidak hanya didasarkan pada kebutuhan organisasi, tetapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Ade, meskipun peluang rekrutmen CPNS secara nasional terbuka, pencari kerja di Kabupaten Cirebon belum bisa berharap banyak untuk mendapatkan kesempatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur CPNS tahun ini. (den)