PA Kuningan Gelar Forum Konsultasi Publik, Bahas Sinkronisasi Penetapan Asal Usul Anak

Ist 
FORUM DIALOG: Pengadilan Agama Kuningan menggelar Forum Konsultasi Publik bersama 45 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan. 
0 Komentar

RADARCIREBON.ID– Pengadilan Agama (PA) Kuningan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Media Center PA Kuningan, Rabu (18/11). Kegiatan yang diikuti sekitar 45 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan ini bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kuningan, perwakilan Pengadilan Negeri Kuningan, para advokat, serta jajaran hakim dan pejabat kepaniteraan PA Kuningan.

Pelaksanaan FKP merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat untuk mengevaluasi pelayanan serta mencari solusi atas berbagai kendala.

Baca Juga:Sekda Kuningan Dorong Terobosan Baru Dongkrak PAD10 SMP di Kabupaten Kuningan Jadi Jadi Sekolah Model Kurikulum Antinarkoba

Ketua PA Kuningan, Syafruddin, mengatakan forum ini menjadi sarana evaluasi untuk mendengar langsung keluhan, saran, dan harapan masyarakat maupun pemangku kepentingan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap layanan yang kami berikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi standar administratif,” ujarnya.

Dalam diskusi yang dipandu Panitera PA Kuningan Siti Juariah SAg, peserta membahas sejumlah persoalan, mulai dari sinkronisasi data kependudukan, kendala teknis e-Court, hingga perbedaan redaksi amar penetapan dan pertimbangan hakim dalam perkara asal usul anak.

Perwakilan Dukcapil mengungkapkan, pihaknya kerap menerima salinan penetapan pengadilan dengan istilah berbeda, seperti anak sah, anak kandung, dan anak biologis. Variasi tersebut menyulitkan proses verifikasi serta pencatatan sipil karena harus disesuaikan dengan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Perbedaan penafsiran terhadap kedua pasal tersebut juga memunculkan variasi pertimbangan hakim. Sebagian merujuk pada hukum Islam terkait nasab anak dari perkawinan fasid, sementara lainnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan perdata anak biologis dengan ayahnya.

Menanggapi persoalan itu, Syafruddin berkomitmen mendorong kesamaan pemahaman di internal hakim tanpa mengurangi independensi dalam memutus perkara.

“Kami akan memfasilitasi diskusi dan kajian bersama agar pertimbangan hukum yang diambil tetap berpijak pada koridor peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” katanya.

0 Komentar