RADARCIREBON.ID- Rancangan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disetujui DPR RI menjadi UU, Kamis (19/11/2026). Tapi, belum bisa langsung diterapkan. Dalam Pasal 74 UU Perampasan Aset mengatur mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan sesudah terbentuknya badan baru.
Ketentuan lainnya, yakni pada Pasal 72 menyebutkan bahwa perampasan dan pengelolaan aset hanya dikenakan pada tindak pidana setelah UU mulai berlaku. Sehingga, tindak pidana masa lalu tidak dijerat UU ini.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin Rapat Paripurna Pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca Juga:Tentang Program MBG di Kabupaten Cirebon Berjalan, tapi Koordinasi Jadi Pekerjaan RumahBansos Tepat Sasaran, Pemda Diminta Bergerak
“Insya Allah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” lanjut Puan.
Adapun UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Saat pengesahan UU Perampasan Aset, 5 pimpinan DPR hadir. Puan memimpin rapat didampingi oleh seluruh Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Ketika memberikan pernyataan pers, Puan juga didampingi semua Wakil Ketua DPR dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. UU Perampasan Aset pun disahkan sebelum target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat yaitu pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir. “Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insya Allah dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Puan kemudian menyinggung tentang UU Perampasan Aset yang telah lama dinantikan masyarakat. “Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” paparnya.
Puan juga mengungkap perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset di mana dalam penyusunannya, DPR melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa serta sejumlah kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU.
