UU Perampasan Aset Telah Disahkan, APH Harus Jujur, Jangan Salahgunakan Wewenang

UU Perampasan Aset
BUTUH APARAT JUJUR: Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta menegaskan bahwa tercapainya tujuan UU Perampasan Aset tidak semata pada kelengkapan norma aturan, tapi bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum yang baik dan jujur serta dukungan budaya masyarakat. SAN-ANDRI/DPR RI
0 Komentar

RADARCIREBON.ID- Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta menegaskan bahwa tercapainya tujuan UU Perampasan Aset bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum (APH) yang baik dan jujur serta dukungan budaya masyarakat, tidak semata pada kelengkapan norma aturan.

Hal itu disampaikan I Wayan Sudirta di sela-sela Rapat Paripurna Pengesahan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026). Ia memandang perdebatan mengenai kelengkapan payung hukum perampasan aset kini terjawab, sehingga fokus utama perlu diarahkan pada kualitas SDM penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, aturan hukum yang memadai tidak akan berdampak optimal apabila aparatur pelaksananya tidak siap. Sebaliknya, aparat yang berintegritas tinggi mampu mendorong hasil yang lebih maksimal meskipun sebuah aturan memiliki keterbatasan.

Baca Juga:Tentang Program MBG di Kabupaten Cirebon Berjalan, tapi Koordinasi Jadi Pekerjaan RumahBansos Tepat Sasaran, Pemda Diminta Bergerak

Komisi III DPR RI sendiri menjelaskan mengenai pembentukan dua badan khusus dalam UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dua badan khusus tersebut, yakni badan pengelola dan badan pengawas aset. Kehadiran kedua badan ini dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (APH).

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, badan pengelola aset perlu dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum. Pemisahan fungsi itu diperlukan agar aparat yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kepentingan dalam mengelola aset yang dirampas.

“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman.

Ia menyampaikan, pemisahan tersebut juga menjadi salah satu aspek yang dipelajari Panja melalui perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dengan adanya badan pengelola tersendiri, fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset dapat dijalankan melalui kewenangan yang berbeda.

Selain badan pengelola, Habiburokhman menekankan perlunya badan pengawas yang berdiri sendiri. Kata dia, keberadaan badan tersebut menjadi instrumen untuk mencegah agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan, baik sebagai alat untuk menekan pihak yang berada di luar kekuasaan maupun sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

0 Komentar