PA Kuningan juga berencana memperkuat komunikasi dengan Dukcapil agar setiap penetapan pengadilan lebih mudah dipahami dan segera ditindaklanjuti.
Sebagai tindak lanjut FKP, hasil pertemuan dituangkan dalam Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik. Dokumen tersebut menjadi komitmen resmi untuk menindaklanjuti berbagai masukan, termasuk persoalan perbedaan redaksi penetapan asal usul anak.
Syafruddin berharap forum serupa dapat terus dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, serta berbiaya ringan. (ags)
