RADARCIREBON.ID – Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Cirebon perlu terus diperkuat. Pasalnya, tugas dan fungsi pemadam kebakaran (Damkar) semakin kompleks, tidak hanya dalam penanganan kebakaran, tetapi juga berbagai upaya penyelamatan. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Disdamkarmat terkait penyusunan APBD 2027.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM mengatakan, pembahasan anggaran tidak boleh sekadar berorientasi pada program rutin. Kebutuhan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, Damkar membutuhkan dukungan yang memadai, mulai dari kendaraan operasional, peralatan pemadam, sarana pendukung, hingga kesiapan personel.
“Melalui pembahasan APBD 2027, kami berharap kebutuhan prioritas Damkar dapat diperhatikan. Baik sarana dan prasarana, kesiapan personel maupun peningkatan kapasitas pelayanan. Ini penting agar Damkar semakin optimal melindungi masyarakat,” ujar Anton.
Baca Juga:Borong Medali Porprov 2026, Naura Amalia Bawa Pulang Emas dan Perak dari Cabor Menembak Penataan Sungai Sukalila Capai 75 Persen, Wajah Kota Cirebon Kian Menawan
Ia menilai, tugas Damkar tidak sebatas memadamkan api. Petugas juga memiliki tanggung jawab dalam penanganan penyelamatan, kondisi kedaruratan, pencegahan, serta edukasi kepada masyarakat. “Karena itu, kesiapan operasional harus menjadi perhatian,” terangnya.
Menurutnya, peralatan yang tidak memadai maupun keterbatasan kendaraan operasional dapat menghambat penanganan di lapangan. Padahal, dalam peristiwa kebakaran, setiap menit sangat berarti untuk mencegah kerugian yang lebih besar. “Selain kelengkapan fasilitas, pemerataan jangkauan pelayanan juga perlu diperkuat,” tegasnya.
Anton mengatakan, luasnya wilayah Kabupaten Cirebon membutuhkan sistem pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat secara cepat dan efektif. “Ketersediaan pos pelayanan, armada, serta personel yang kompeten, menjadi bagian penting dalam mendukung kecepatan respons petugas,” tandasnya.
Anton mengaku, Komisi III juga mendorong agar upaya pencegahan tidak diabaikan. Edukasi mengenai bahaya kebakaran, penggunaan instalasi listrik yang aman, hingga penanganan awal kebakaran perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, seluruh usulan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan keuangan daerah.
“Setiap program juga harus memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (sam)
