Dewan Setujui Proposal Hibah KPU

KPU for Radar Cirebon
SAMPAIKAN KEBUTUHAN: KPU Kabupaten Cirebon mengajukan proposal hibah ke DPRD Kabupaten Cirebon, setelah sebelumnya sudah mengajukan ke Pemkab Cirebon dan sudah didisposisi. KPU menyebut pengajuan tersebut sebagai pendukung kegiatan KPU yang tidak teranggarkan dari APBN. FOTO: KPU FOR RADAR CIREBON
0 Komentar

CIREBON
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon mengajukan hibah ke Pemkab
Cirebon. Dua poin utama yang diajukan adalah hibah barang serta sarana, dan
pengajuan hibah untuk mendukung kegiatan rutin KPU.

Ketua
KPU Kabupaten Cirebon, Dr H Sopidi MA kepada Radar Cirebon menuturkan, hibah barang yang dimaksud adalah kantor
atau bangunan KPU yang ada sekarang kurang representatif. Oleh karena itu, KPU
mengajukan agar dilakukan hibah terkait gedung tersebut, agar pembangunannya
bisa dilakukan oleh KPU RI.

“Status
aset kantor KPU saat ini adalah milik Pemkab Cirebon, KPU hanya sebagai
pengguna saja. Untuk operasional, tentu ini kurang memadai dan kurang representatif.
Jadi, ada dua opsi yang ditawarkan, aset ini dibangun oleh Pemkab Cirebon atau
dihibahkan asetnya agar bisa dibangun dan direvitalisasi oleh KPU RI,” ujarnya,
kemarin.

Baca Juga:Angkutan Desa Makin Termakan ZamanCalon Perangkat Desa Ancam Demo, Pelantikan Tidak Jelas, Camat Menjadwalkan, Tapi Dibatalkan Lagi

Terkait
hibah uang non tahapan, KPU Cirebon, menurut H Sopidi, memerlukan bantuan
keuangan dari Pemkab Cirebon karena hampir 95 persen anggaran KPU yang tahun
ini dianggarkan Rp2,9 miliar habis untuk belanja pegawai.

“Kita
hanya punya sisa 5 persen di luar belanja pegawai yang digunakan untuk
keperluan operasional kantor dan kegiatan rutinitas di KPU. Tentu banyak
kegiatan yang tidak bisa dilakukan, karena keterbatasan anggaran dan
khawatirnya akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. Karena kegiatan
atau sosialisasi hanya digelar saat tahapan pemilu saja,” imbuhya.

Diakuinya,
tingkat partisipasi masyarakat Cirebon pada pemilu bisa terbilang rendah.
Bahkan, pada pemilu terakhir, angka partisipasinya hanya sekitar 74,25 persen,
jauh lebih kecil dari angka target partisipasi nasional yang sebesar 83 persen.

“Kita
punya banyak PR. Di antaranya berupaya mendongkrak partisipasi pemilih. Semuanya
harus dilakukan perlahan dan melalui tahapan. Dari mulai sekarang dengan
melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan,” jelasnya.

Proposal
hibah tersebut, menurut H Sopidi, sudah diajukan ke Pemkab Cirebon dan
disampaikan ke DPRD. Bahkan, dari beberapa pertemuan Pemkab Cirebon
mengisyaratkan menyetujui proposal hibah tersebut dan sudah memberikan
disposisi.

“Kalau
dari kami harapannya bisa segera dianggarkan dan bisa diserap untuk tahun

0 Komentar