DPRD akan kembali mengundang eksekutif untuk membahas persoalan ini, pekan depan. Diharapkan, walikota bisa langsung menghadiri agenda tersebut. Serta fokus pembahasannya pada penyelesaian gagal bayar dan dana cadangan Pilwalkot.
Wakil Ketua DPRD M Handarujati Kalamullah menambahkan, agar proses ini bisa dilalui maksimal, maka diharapkan pembahasannya dilakukan fokus satu per satu. Karena, kalau merembet ke yang lain, otomatis akan berimbas kepada program lain yang secara keseluruhan sudah tersusun dalam APBD.
“Makanya, pembahasan nanti kita minta dipersempit tunda bayar dan dana cadangan Pilwalkot,” paparnya.
Baca Juga:Utang Pemkot Cirebon Rp100 Miliar Lebih, Bayarnya dari APBD 2023Terganggu Atribut Caleg atau Parpol? Warga Bisa Kok Lakukan Ini
Lagipula, tiap tahun juga prosesnya sudah terpola seperti ini. Seperti kekurangan belanja pegawai, diselesaikan di APBD Perubahan. Tinggal sekarang, bersama-sama mengoptimalkan potensi pendapatan lain yang bisa digali lagi.
Diberitakan sebelumnya, kewajiban Pemkot Cirebon yang mesti dilaksanakan melalui APBD 2023 bakal dianggarkan pada perubahan parsial.
Kewajiban Pemkot Cirebon yang harus dianggarkan tersebut bukan hanya tagihan tahun 2022 yang gagal dibayarkan di tutup buku akhir tahun anggaran. Ada kewajiban lainnya yang mesti dianggarkan oleh Pemkot Cirebon di perubahan parsial APBD 2023.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemkot Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi menjelaskan, terkait tagihan-tagihan yang belum terbayarkan di akhir tahun 2022, tengah di-review oleh Inspektorat.
Selanjutnya, akan dibuatkan surat pengakuan utang melalui keputusan walikota. Terkait angkanya, yang diajukan sementara adalah Rp26,7 miliar.
“Sesuai arahan Pak Walikota, itu akan kita selesaikan di perubahan parsial. Sekaligus dengan kewajiban lainnya yang akan kita laksanakan di 2023 ini,” ujarnya, Selasa (31/1).
Menurutnya, langkah penyelesaian dari kewajiban-kewajiban itu adalah dengan mengalihkan belanja tidak terduga atau BTT, serta refocusing anggaran di sejumlah perangkat daerah. Karena anggaran BTT yang diplot di APBD 2023 ini hanya Rp12,5 miliar.
Baca Juga:BRT di Kota Cirebon Sudah 2 Tahun Gak Ada Kemajuan, Hanya Bebani APBDPartai Demokrat Dorong Koalisi Pendukung Anies Bentuk Sekber
Belum lagi untuk melaksanakan sejumlah kewajiban lainnya yang belum teranggarkan di APBD 2023, sehingga harus dianggarkan pada perubahan parsial, atau pada APBD-perubahan 2023.
Beberapa kewajiban lainnya tersebut, di antaranya yang nilainya cukup besar adalah untuk dana cadangan pemilihan walikota-wakil walikota senilai Rp15 miliar, pemenuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai yang kurang dua bulan masing-masing Rp38 miliar per bulan.