RADARCIREBON.ID –Anggota DPRD Kabupaten Kuningan mengagendakan pemanggilan sejumlah pihak yang terlibat dalam event Tour de Linggarjati ke 6 tahun 2022, hari ini Senin (9/1) . Hal ini sebagai langkah evaluasi, selama perhelatan event yang sudah dilakukan hingga enam kali.
“Kebetulan pimpinan DPRD menugaskan kami di Komisi II, agar nanti ada rapat dengar pendapat dengan pihak terkait. Yakni mulai dari dinas, panitia, dan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan Tour de Linggarjati Kuningan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kuningan, Apip Firmansyah kepada awak media, akhir pekan kemarin.
Misalkan saja, lanjutnya, pihak Dinas PUTR akan dipanggil kaitan dengan persiapan rute atau jalan yang dilalui Tour de Linggarjati. Termasuk soal dampak terhadap pariwisata, bagaimana evaluasi yang dilakukan dari Dinas Pariwisata.
Baca Juga:Sepakat Tolak Sistem Proporsional TertutupIni Para Pemenang 3rd Kuningan Koi Show 2023
“Kemudian dampak terhadap pelaku UMKM itu bagaimana, nanti akan kita undang juga pihak Diskopdagperin. Insya Allah nanti paling cepat Senin lah kita akan mulai,” ungkapnya.
Saat ditanya jumlah anggaran yang dipakai dari APBD untuk event Tour de Linggarjati senilai Rp250 juta, Ia pun tak menampiknya. Diakunya, memang jumlah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp250 juta.
“Namun kami nanti akan menghimpun, sebetulnya berapa anggaran yang dikeluarkan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Jadi bersumber dari APBD berapa dan sponsor itu berapa,” imbuhnya.
Sebagai perwakilan rakyat, Ia mengaku, setiap program yang digulirkan eksekutif tak luput dari pertanyaan terkait dampak positif terhadap kepentingan masyarakat. Tak terkecuali Tour de Linggarjati, bagaimana dampak terhadap masyarakat khususnya dari sektor ekonomi.
Seperti diketahui, langkah Komisi II DPRD Kuningan ini tak lepas dari adanya audiensi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat ke gedung dewan. Audensi sendiri untuk mempertanyakan soal Tour de Linggarjati, sebab disebut-sebut menghabiskan anggaran cukup besar.
Apalagi Tour de Linggarjati dilaksanakan saat kemiskinan ekstrem terjadi di Kuningan. Sehingga perlu ada kajian dan evaluasi secara menyeluruh, agar setiap program dari pemerintah daerah betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(ale)