Termasuk, ada beberapa program kegiatan Pemkot Cirebon yang merupakan penjabaran visi misi dari walikota-wakil walikota periode 2018-2023.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso mengatakan, arahan yang didapat ketika pihak Banggar DPRD bersama TAPD konsultasi ke Kemendagri, bahwa utang ini menjadi kewajiban pemkot yang harus diselesaikan.
“Arahan dari pusat, ini bisa diselesaikan. Bisa pakai BTT 2023 yang ada dulu, sisanya menunggu Silpa 2022 setelah mendapat audit BPK,” kata Karso.
Baca Juga:Terganggu Atribut Caleg atau Parpol? Warga Bisa Kok Lakukan IniBRT di Kota Cirebon Sudah 2 Tahun Gak Ada Kemajuan, Hanya Bebani APBD
BTT sendiri, merupakan belanja tidak terduga yang di tahun 2023 ini dianggarkan sekitar Rp12,5 miliar. Nilainya memang tidak cukup untuk melunasi tagihan rekanan yang belum bisa terbayarkan karena mencapai estimasi sekitar Rp26 miliar.
Sedangkan, Silpa merupakan sisa lebih penggunaan anggaran yang tidam terserap dari APBD 2022. Namun, tidak semua Silpa dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ada dana Silpa yang terikat pads suatu kegiatan.
“Tinggal Silpa bebasnya saja angkanya berapa. Baru keliatan setelah ada perhitungan audit dari BPK terhadap APBD 2022,” sebutnya.
Menurutnya, kalau Pemkot bersedia menyelesaikan persoalan tagihan yang gagal bayar di APBD 2022, maka sebagian program dan kegiatan yang sudah dirancang di APBD 2023 harus dikorbankan, atau direlakan ditunda. Termasuk program visi misi walikota/wakil walikota periode 2018-2023.
“Program prioritas visi misi di sisa akhir masa jabatan bisa jadi hampir pasti dikorbankan. Tapi kalau pokir jangan lah, kan ini tahun politik, lagian jumlahnya juga kecil-kecil kalau kegiatan pokir sih,” paparnya. (azs)