CIREBON – Komisi dua DPRD Kabupaten Cirebon menyebutkan kebocoran PAD Kabupaten Cirebon tinggi. Kondisi itu menyebabkan PAD Kabupaten Cirebon tidak maksimal. Salah satu sektornya PAD yang mengalami kebocoran adalah dari sewa menyewa lahan.
Ketua Komisi Dua DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Soleh kepada Radar mengatakan PAD Kabupaten Cirebon yang ada saat ini tidak maksimal. “Karena banyak PAD yang bocor, dan tingkat kebocorannya cukup tinggi,”ujarnya.
Saleh mengungkapkan salah satu PAD yang mengalami kebocoran yakni dari sektor penyewaan lahan milik Pemkab Cirebon. “Penyewaan lahan terutama lahan pertanian milik Pemkab Cirebon ini sangat kacau dan tidak jelas,”tuturnya.
Saleh menyebutkan salah satu lahan milik Pemkab Cirebon yang disewakan dan jelas tidak PADnya yakni lahan pertanian miliki Pemkab Cirebon di Desa Susukan Kecamatan Susukan. “Nah temuan kami di Susukan itu ada 10 hektar lahan pertanian milik Pemkab Cirebon yang disewakan namun uang sewanya tidak masuk ke dalam PAD. Nah itu uang sewa 10 hektar sawah milik Pemkab Cirebon dikemanakan,” ungkapnya.
Pihaknya sudah melakukan kroscek kepada para petani penggarap sawah milik Pemkab Cirebon. Namun petani mengaku mereka menggarap lahan tidak gratis. Ada yang sewa yang harus dibayarkan.
Saleh mengungkapkan Pemkab Cirebon memiliki lebih dari 40 ribu hektar lahan pertanian. “Dari 40 ribu hektar milik Pemkab Cirebon yang disewa itu hanya 30 persen sudah jelas masuk PAD. Sehingga masih banyak yang tidak masuk PAD. Itu akan kita kejar,”tuturnya.
Selain dari sektor penyewaan lahan milik Pemkab, Saleh mengungkapkan masih banyak sektor lainnya yang mengalami kebocoran. “Dari investor itu, misalkan membangun pabrik itukan ada kontraktor, nah kontraktor utama saja yang masuk pajaknya namun sub kontraktor itu tidak masuk, sehingga sangat kita sesalkan itu,” ujarnya.(den)