Lebih lanjut, dikatkaan Tommy, Pemkab Cirebon juga telah mengusulkan anggaran tambahan melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Usulan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp191 miliar sudah diajukan untuk direalisasikan pada tahun 2026.
Tak hanya mengandalkan APBD daerah dan provinsi, DPUTR juga mengajukan program Inpres Jalan Daerah (IJD) ke Kementerian PUPR. “Ada empat ruas jalan yang kami usulkan melalui program IJD ke pemerintah pusat,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia SH MH, menyoroti alokasi belanja modal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dinilai belum proporsional.
Baca Juga:Pemkab Indramayu Luncurkan Program Reang BelajarGubernur Jabar Perintahkan Bupati Lucky Audit Masjid Islamic Center Indramayu, Dicurigai Ada Kejanggalan
“Dari total belanja daerah sebesar Rp4,39 triliun, hanya sekitar Rp362 miliar yang dialokasikan untuk belanja modal. Dan dari jumlah itu, anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi hanya sekitar Rp170 miliar. Ini jauh dari ideal,” kata Sophi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (4/8).
Menurutnya, khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan, alokasi anggaran seharusnya minimal Rp300 miliar. Ia menegaskan bahwa jalan rusak tidak hanya menghambat mobilitas dan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa.
“Selama turun ke lapangan, mulai dari reses hingga pertemuan langsung, aspirasi paling dominan yang disampaikan masyarakat adalah soal jalan rusak. Bahkan tak sedikit warga yang sampai berdemo karena tak kunjung ada perbaikan,” terangnya. (sam/den)