RADARCIREBON.ID– Usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan terkait pengelolaan RSUD Linggajati dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), terus mendapat dukungan.
Kali ini, pengamat kebijakan publik Sujarwo menyampaikan dukungan terhadap usulan itu. Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi yang rasional dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Sujarwo, inisiatif tersebut bukan semata bagian dari dinamika politik lokal, melainkan cerminan kebutuhan nyata masyarakat yang perlu segera ditangani.
Baca Juga:Mantan Legislator PKS Tolak RSUD Linggajati Kuningan Dikelola Provinsi Jawa BaratRatusan Warga Luragung Kuningan Turun ke Sungai Cisanggarung, Bangun Bendungan Tradisional Lawan Kemarau
“Dengan keterbatasan anggaran daerah, diperlukan pendekatan kebijakan yang inovatif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Serah kelola ke pemprov merupakan opsi masuk akal,” jelasnya.
Ia menguraikan tiga alasan pokok mengapa langkah ini layak dipertimbangkan. Yaitu RSUD Linggajati hingga kini masih menghadapi persoalan kepastian hukum atas lahan yang ditempatinya.
“Hal ini menghambat proses pengembangan dan akreditasi rumah sakit. Jika dikelola oleh pemerintah provinsi, penyelesaian status hukum tersebut bisa lebih cepat dicapai, membuka peluang pengembangan jangka panjang,” papar Sujarwo.
Dalam hal kelengkapan alat medis, ruang perawatan, dan fasilitas pendukung lainnya, RSUD Linggajati tertinggal dari rumah sakit sejenis yang dikelola pemerintah provinsi.
Sementara peningkatan fasilitas memerlukan dana besar, kondisi APBD Kuningan yang terbebani membuat realisasi hal tersebut sulit tercapai.
Kendala lainnya adalah minimnya tenaga spesialis. Kurangnya dokter spesialis menyebabkan pasien harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.
“Dengan pengelolaan oleh Pemprov Jabar, yang memiliki sumber daya dan jejaring tenaga medis yang lebih luas, kekurangan ini bisa diatasi melalui penempatan tenaga kesehatan tambahan,” ungkapnya.
Baca Juga:Usai Polemik Bayi Meninggal, Toto Suharto Sepakat RSUD Linggajati Dikelola ProvinsiToto Suharto Serap dan Dorong Aspirasi Warga Lewat Program Koperasi hingga Bantuan Infrastruktur
Sujarwo menambahkan bahwa langkah ini bukanlah sesuatu yang asing. Kabupaten Indramayu, misalnya, telah lebih dulu menyerahkan pengelolaan salah satu rumah sakitnya kepada pemerintah provinsi.
Ia menilai usulan dari Fraksi PKS yang disampaikan oleh Yaya tersebut sebagai wujud keberpihakan terhadap kebutuhan warga.
“Kalau kondisi keuangan daerah sedang tidak sehat, jangan sampai layanan publik ikut terpuruk. Kita justru perlu solusi struktural agar masyarakat Kuningan bisa menikmati pelayanan setara daerah lain yang lebih maju,” ujarnya.