RADARCIREBON.ID –Lonjakan jamaah pada puncak Ramadan 1447 H mendorong Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperketat standar layanan umrah. Otoritas setempat mengimbau agar jamaah—termasuk dari Indonesia—memastikan paket perjalanan yang dibeli benar-benar memuat layanan pokok, terutama kepastian katering yang layak dan higienis serta ketersediaan hotel selama berada di Tanah Suci.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI Puji Raharjo, menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk menjaga aspek keamanan dan kenyamanan jamaah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Arab Saudi ingin seluruh jamaah memperoleh layanan yang jelas dan terjamin pada musim padat, sehingga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diminta mematuhi ketentuan paket layanan yang telah ditetapkan.
Puji menerangkan, dalam surat yang ditandatangani Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, terdapat beberapa poin yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara umrah. Pertama, setiap paket umrah harus mencantumkan layanan katering secara tegas dan terukur, sebagai upaya memastikan ketersediaan konsumsi jamaah selama menjalankan ibadah. Ketentuan ini juga menekankan pentingnya faktor kebersihan dan keamanan makanan.
Baca Juga:Perdagangan Perbatasan Tumbuh, 530 Kg Ikan Diekspor ke SarawakRatusan PJU Mati di Jalur Pantura, Dishub Cirebon Segera Lapor ke Kemenhub
Kedua, jamaah tidak diperkenankan berangkat ke Arab Saudi tanpa paket umrah yang nyata dan telah disetujui. Paket tersebut harus mencakup seluruh komponen layanan dasar agar kualitas pelayanan dan keselamatan jamaah dapat dijamin sejak awal.
Ketiga, PPIU diminta memastikan kondisi jamaah selama berada di Arab Saudi melalui koordinasi dengan pihak syarikah. Selain itu, penyelenggara juga harus dapat menunjukkan bukti pemesanan akomodasi pada hotel resmi yang terdaftar di bawah Kementerian Pariwisata Arab Saudi.
Puji menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah RI akan menyosialisasikan ketentuan ini kepada seluruh PPIU agar tidak terjadi pelanggaran yang berpotensi merugikan jamaah. Ia juga meminta penyelenggara segera menyesuaikan paket layanan, sehingga tidak ada jamaah yang terbengkalai.
“Kami meminta seluruh penyelenggara perjalanan umrah segera menyesuaikan paket layanannya. Jangan sampai ada jemaah berangkat tanpa kepastian hotel, konsumsi, dan layanan dasar lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Haji Khusus dan Umrah Akhmad Fauzin menilai kebijakan ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat disiplin operasional penyelenggara umrah Indonesia. Menurutnya, saat Ramadan jumlah jamaah meningkat tajam sehingga pengawasan layanan harus lebih ketat. Ia menyebut Arab Saudi ingin kedatangan jamaah lebih tertib, dengan akomodasi yang jelas, untuk mencegah beredarnya paket umrah yang tidak realistis atau tidak lengkap.