“Pemerintah tidak hanya menyiapkan arah kebijakan semata, tetapi sedang membangun ekosistemnya. Identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital, GovTech, dan portal layanan mulai dipadukan agar masyarakat merasakan satu pemerintah,” katanya, dilansir dari rilis KemenPANRB.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa layanan digital tidak menggantikan pelayanan publik, melainkan memperkuat seluruh kanal layanan. Tatap muka, layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan digital bekerja sebagai satu ekosistem pelayanan yang saling terhubung.
Perlu adanya kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat untuk keberhasilan suatu program. Karena memang masyarakat bukan sekadar penerima layanan, melainkan mitra strategis. Hal tersebutlah yang menjadi esensi Future Governance. (byu)