PDIP Ikut Menolak: Tak Sejalan dengan Prioritas Kebutuhan Masyarakat Saat Ini

DPRD Kota Cirebon Syarifudin
DPRD Kota Cirebon Syarifudin
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) menuai penolakan dari DPRD Kota Cirebon. Selain Fraksi Nasdem melalui Andi Riyanto Lie, penolakan juga datang dari Fraksi PDIP.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Cirebon Syarifudin atau Liek secara tegas menyatakan menolak rencana program KPBU APJ yang digulirkan Wali Kota Cirebon dan jajarannya. Liek menegaskan, program ini idak sejalan dengan prioritas kebutuhan masyarakat saat ini.

Menurutnya, kebijakan wali kota seharusnya mendahulukan penanganan masalah-masalah sosial dan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Seperti penangangan rumah ambruk, utang RSD Gunung Jati yang masih menumpuk, perbaikan infrastruktur, serta berbagai catatan pembenahan di lingkungan Disdik.

Baca Juga:LPS Sebut Pembayaran Klaim Nasabah BPR Bank Cirebon Masih BerjalanKPBU APJ Cirebon Bikin Dewan Kaget, Nilai Kerja Sama Terlalu Besar dan Jangka Waktunya Terlalu Panjang

“Kami dari Fraksi PDIP secara tegas menyoroti kontrak jangka panjang KPBU APJ, apalagi minimnya koordinasi. Selain persoalan skala prioritas, kami Fraksi PDIP juga mengkritisi skema KPBU APJ yang dikelola oleh pihak swasta dengan masa kontrak yang terlalu panjang antara 5, 10, hingga 20 tahun,” katanya kepada Radar Cirebon.

Durasi tersebut, sambung Liel, dikhawatirkan akan membebani masa bakti kepemimpinan kepala daerah di masa mendatang. Pihaknya juga menyayangkan kurangnya transparansi dan komunikasi dari pihak eksekutif. Wacana proyek KPBU APJ ini disebut muncul secara mendadak di ruang publik tanpa adanya ruang dialog, komunikasi, atau pembahasan bersama dengan pihak legislatif maupun lintas fraksi di DPRD. “Yang jelas, saya sebagai Ketua Fraksi menolak atas apa yang akan diusulkan oleh Pak Wali Kota,” tegasnya.

Pihaknya memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi atau uji materi bersama antara eksekutif dan legislatif terkait rencana proyek tersebut. “Emang Kota Cirebon peteng (gelap) tah?” ujarnya, penuh tanya. (abd)

0 Komentar