RADARCIREBON.ID – Arah pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2027 mulai dipatok. DPRD bersama pemerintah daerah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon.
Dalam kesepakatan tersebut, proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengalami penyesuaian untuk menopang pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan ST mengatakan, KUA-PPAS 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur dan ekosistem hilirisasi potensi sektor unggulan daerah.
Baca Juga:Puluhan Warga Sukapura Datangi DPRD, Keluhkan Tower BTS di Tengah Permukiman, Minta DiturunkanPemkot Cirebon Gelar Apel Siaga Bencana, Menegangkan, Simulasi Penyelamatan dari Atas Gedung
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas pemerataan pembangunan.
“KUA-PPAS ini memuat gambaran kerangka ekonomi makro daerah tahun 2027 serta asumsi dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027,” ujar Sofwan.
Politisi Gerindra yang akrab disapa Opang itu menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp4,247 triliun menjadi Rp4,259 triliun.
Sementara proyeksi belanja daerah juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya sekitar Rp4,344 triliun menjadi Rp4,366 triliun.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2027 tetap menempatkan sejumlah sektor dasar sebagai prioritas.
Infrastruktur, lingkungan dan kesehatan menjadi sektor yang dinilai harus mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran tahun depan.
“Kita tetap memprioritaskan infrastruktur, lingkungan dan kesehatan. Ini sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Sophi.
Baca Juga:Atasi Kekeringan, BP Mektan Jabar Salurkan Puluhan Pompa Air untuk PetaniTak Kebagian Dana Tambahan dari Pusat, BKAD Cirebon Pastikan Gaji ASN Aman
“Kami juga mendorong adanya dukungan anggaran untuk dua rumah sakit milik Pemkab Cirebon, yakni RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun,” terangnya.
Politisi PDIP itu menilai, dukungan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Karena itu, pihaknya meminta adanya kelonggaran dalam persyaratan agar kedua rumah sakit tersebut dapat mengakses bantuan dan mengembangkan pelayanan.
“Kita berharap ada kelonggaran persyaratan sehingga RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun bisa mendapatkan bantuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH bersama tiga wakil ketua DPRD, yakni R Hasan Basori SE MSi, Hj Nana Kencanawati dan Teguh Rusiana Merdeka SH, serta Bupati Cirebon Drs H Imron MAg. (sam)