Rokhmat juga memperkenalkan berbagai program nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, yang menurutnya merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Ia mengajak masyarakat segera melapor apabila masih ada anak putus sekolah, keluarga miskin ekstrem, maupun rumah yang belum tersambung listrik agar dapat difasilitasi mengikuti program pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Rokhmat turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, khususnya atas upaya menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap revisi RTRW segera disahkan sehingga investasi dapat masuk dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Kuningan.
“Saya digaji oleh rakyat, maka saya harus berbuat yang terbaik untuk rakyat. Mudah-mudahan dengan RTRW yang segera disahkan, investasi masuk ke Kuningan sehingga masyarakat tidak perlu lagi bekerja jauh ke Cirebon, Brebes atau Majalengka. Uangnya tidak habis untuk ongkos transportasi,” katanya.
Baca Juga:Perampok Berpistol Tembak Dua Karyawan Minimarket di JatiwangiAnggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan Salurkan 242 Beasiswa PIP untuk Pelajar Kuningan
Menutup sambutannya, Rokhmat menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang dinilainya memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial. Ia berharap sinergi antara pemerintah, legislatif, dan media terus terjalin untuk mengawal pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Usai kegiatan di Cigadung, H. Rokhmat Ardiyan bersama Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani melanjutkan agenda reses ke Desa Jambar. Pada kesempatan tersebut kembali disalurkan bantuan pemasangan listrik gratis bagi 49 kepala keluarga. Dalam dialog bersama warga, Kepala Desa Jambar, Jumhari, menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari dukungan penyelesaian jalan poros desa yang tertunda akibat refocusing Dana Desa, peningkatan akses menuju area pemakaman, penanganan persoalan sampah, hingga usulan lokasi fasilitas KDMP yang lebih strategis dan mudah dijangkau masyarakat. (bud)
