Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak program pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat. Tuti juga optimistis revisi RTRW Kabupaten Kuningan akan segera disahkan sehingga mampu membuka peluang investasi baru, termasuk hadirnya sektor industri yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dalam sambutannya, Rokhmat Ardiyan mengungkapkan Kelurahan Cigadung menjadi salah satu lokasi prioritas reses karena memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan lebih dari 7.000 jiwa dan sekitar 5.600 daftar pemilih. Menurutnya, aspirasi masyarakat di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius agar dapat ditindaklanjuti melalui berbagai program pemerintah pusat.
Rokhmat menyampaikan apresiasi kepada PLN yang terus mendukung pelaksanaan Program BPBL di Kabupaten Kuningan. Ia menjelaskan, hingga 2025 telah terealisasi sekitar 3.500 sambungan listrik gratis, sementara pada 2026 kembali dialokasikan sekitar 400 sambungan baru. Ia menegaskan seluruh proses pemasangan dilakukan tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Baca Juga:Perampok Berpistol Tembak Dua Karyawan Minimarket di JatiwangiAnggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan Salurkan 242 Beasiswa PIP untuk Pelajar Kuningan
“Hari ini teman-teman media menyaksikan sendiri bahwa pemasangan listrik ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini program kasih sayang Bapak Presiden Prabowo agar seluruh masyarakat bisa menikmati listrik. Tidak ada diskriminasi, semua desa dan semua warga berhak mendapatkan akses listrik,” ujar Rokhmat.
Menurut Rokhmat, pemerataan akses listrik merupakan bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, kata dia, seluruh warga sudah seharusnya menikmati layanan dasar yang layak, termasuk listrik sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Selain program kelistrikan, Rokhmat juga memaparkan sejumlah program yang berhasil diperjuangkannya untuk Kabupaten Kuningan. Di antaranya penyaluran Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dukungan pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp14,5 miliar, serta bantuan 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Ia menegaskan bantuan Rutilahu harus diterima masyarakat secara utuh tanpa potongan. Nilai bantuan sebesar Rp20 juta per unit, baik dalam bentuk material maupun kebutuhan pembangunan lainnya, wajib diterima sesuai ketentuan.
“Saya ingin menjadi pejabat yang jujur dan amanah. Mohon doanya agar kami bisa terus berbuat untuk masyarakat. Untuk bantuan Rutilahu tidak boleh ada potongan. Nilainya Rp20 juta harus diterima penuh oleh masyarakat penerima manfaat,” tegasnya.