Apabila konsultasi publik secara formal belum dapat ditempuh, Editya menilai dialog yang lebih mendalam melalui perwakilan unsur masyarakat dan fraksi-fraksi DPRD tetap diperlukan.
Langkah tersebut penting untuk memvalidasi apakah dukungan maupun penolakan yang muncul benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat secara luas. Pemkot, lanjut Editya, juga harus mencermati bahwa kebutuhan setiap wilayah berbeda. Di satu daerah, misalnya, prioritas bisa berupa perbaikan jalan rusak atau penanganan banjir. Sementara wilayah lain justru membutuhkan penambahan titik APJ.
Karena itu, skala prioritas harus disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya melihat program dari sisi kebutuhan pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan anggaran dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Baca Juga:Pembiayaan KPBU APJ, Fraksi Nasdem Ingatkan Pemda Jaga Kesehatan Keuangan dan Cash Flow DaerahFK UGJ Menjemput Era Baru Pengobatan, Merawat Harapan; Buka Jalan Stem Cell di Cirebon
Editya menegaskan, kritik konstruktif yang muncul dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD dan elemen masyarakat, tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pembangkangan. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bagian dari pengawasan agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari. (abd)