Jhony menegaskan, SRCM tak menolak pembangunan APJ. Pihaknya mendukung keberadaan APJ yang terang, aman, dan berkualitas. Namun, yang dipertanyakan adalah apakah KPBU benar-benar menjadi pilihan paling efisien dan paling menguntungkan bagi masyarakat Kota Cirebon.
Karena itu, sebelum proyek masuk ke tahap yang menimbulkan komitmen jangka panjang terhadap APBD, SRCM meminta Pemkot membuka PSC, VfM, Availability Payment, risiko fiskal, serta total kewajiban APBD.
“Kalau memang menguntungkan, buktikan dengan angka dan dokumen, bukan sekadar pernyataan. APJ harus menerangi jalan Kota Cirebon, tetapi jangan sampai pembiayaannya justru membuat jalan APBD menjadi semakin berat,” tandasnya.
AKADEMISI MINTA PEMKOT SEGERA GELAR FKP
Baca Juga:Pembiayaan KPBU APJ, Fraksi Nasdem Ingatkan Pemda Jaga Kesehatan Keuangan dan Cash Flow DaerahFK UGJ Menjemput Era Baru Pengobatan, Merawat Harapan; Buka Jalan Stem Cell di Cirebon
Polemik rencana proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ) yang terus mendapat sorotan publik menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Cirebon. Terlebih, skema pembiayaan yang dirancang hingga 10 tahun tersebut berpotensi melampaui masa jabatan kepala daerah.
Di tengah berbagai kritik dan penolakan, akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Dr Editya Nurdiana MSi mendorong Pemkot Cirebon segera menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP akan menjadi arena uji publik atas KPBU APJ. Pemkot akan mengundang berbagai pihak, mulai DPRD, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya.
Kepada Radar Cirebon, Senin (14/9/2026), Editya mengatakan pelibatan masyarakat dalam setiap perumusan program pemerintah merupakan kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar transparan dan tepat sasaran. Hal itu termasuk dalam menentukan skala prioritas kebutuhan warga serta efisiensi pengelolaan program APJ.
Kata Editya, transparansi dan partisipasi publik memiliki peran vital. Setiap bentuk pengelolaan program, termasuk pilihan pembiayaan dan pengelolaan APJ, perlu dikaji secara terbuka agar masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah. “APJ kalau Pemkot Cirebon serius bisa dilakukan secara mandiri dan bertahap menyesuaikan anggaran,” tegasnya.
Editya juga menyoroti tertundanya pelaksanaan FKP. Menurutnya, forum tersebut seharusnya menjadi momentum penting untuk menguji program pemerintah sekaligus memastikan masyarakat benar-benar dilibatkan dan dapat menyampaikan kebutuhan riil di lapangan.
“FKP adalah momen luar biasa untuk menguji apakah publik berpartisipasi aktif, sekaligus memastikan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat,” tandasnya.