RADARCIREBON.ID – Meski sudah banyak orang menolak rencana proyek KPBU APJ karena berdampak pada APBD dalam jangka waktu yang panjang, Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan jajarannya masih terus menempuh tahapan-tahapannya. Edo bahkan mengatakan skema KPBU ini menguntungkan karena pemkot nantinya punya aset tanpa modal.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Cirebon Andi Riyanto Lie mengingatkan Wali Kota Cirebon Effendi Edo agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan pembiayaan jangka panjang yang mengikat, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ) dengan masa kontrak 10 tahun.
Hal yang perlu diingat Pemkot Cirebon, kata Andi Lie, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk selalu mengedepankan skala prioritas yang matang. Di tengah tingginya kebutuhan belanja publik dan kondisi PAD (pendapatan asli daerah) yang masih bertumbuh, kesehatan fiskal dan stabilitas cash flow daerah harus menjadi pertimbangan utama sebelum menyetujui komitmen anggaran jangka panjang.
Baca Juga:Kajian LBM PWNU Jabar di Tengah Problem Sosial, Bedah Hukum Desil Bansos, Begal, Pajak, hingga BotoksModal Ngutang, Bunga Besar, Furqon Balas Pernyataan Wali Kota soal KPBU APJ
Dalam pandangannya, Andi Lie menyampaikan bahwa belanja daerah saat ini dihadapkan pada berbagai pos pengeluaran yang sangat masif dan beragam. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pemkot meliputi kebutuhan rutin dan pegawai, alokasi untuk belanja pegawai yang masih besar, serta pembiayaan jaminan kesehatan seperti BPJS. Kemudian, penanganan darurat seperti kebutuhan mendesak di sektor sosial dan infrastruktur.
Belum lagi operasional berkelanjutan, khususnya di berbagai sektor layanan publik lain yang membutuhkan ketersediaan dana secara konsisten. “Dengan kondisi keuangan di mana PAD belum sepenuhnya optimal, pengeluaran besar yang dilakukan secara serentak dikhawatirkan dapat membebani ruang fiskal daerah,” tegasnya.
Pria yang pernah menjadi politisi Partai Golkar ini memberikan analogi perencanaan finansial rumah tangga, misalnya, skala prioritas melalui analogi pembelian aset pribadi. Seseorang yang ingin mencicil rumah harus mengukur apakah penghasilannya benar-benar mencukupi untuk cicilan tersebut. Memaksakan diri membeli rumah mewah di luar kapasitas finansial, justru akan mengganggu pos keuangan untuk kebutuhan esensial lainnya seperti pangan, pendidikan, dan biaya operasional.
Prinsip serupa, kata lulusan Magister Keuangan itu, berlaku bagi pemerintah daerah agar tidak mengambil kontrak jangka Panjang, misalnya 10 tahun, yang langsung menguras anggaran tanpa memperhitungkan fluktuasi kebutuhan di tahun-tahun mendatang. Kata Andi Lie, pentahapan anggaran lebih penting, alih-alih langsung menyetujui skema kontrak berskala besar dalam waktu singkat, justru pendekatan bertahap dinilai lebih bijak.