RADARCIREBON.ID – Kondisi fiskal APBD Kota Cirebon yang semakin berat jangan terbebani proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ). Wali Kota Effendi Edo dan jajarannya pun kembali diingatkan untuk lebih bijak mengelola keuangan daerah. Ada banyak hal yang dinilai lebih urgent yang harus dikerjakan Pemkot Cirebon. Seperti infrastruktur jalan dan jembatan, rutilahu, kesehatan, hingga pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004, H Suryana. Ia menegaskan bahwa saat ini Kota Cirebon tidak darurat APJ. Masih banyak yang dalam kondisi baik. Kalaupun ada perbaikan, kata Suryana, cukup dilakukan oleh Dishub, bukan melibatkan pihak ketiga dengan kewajiban mencicil Rp16 miliar hingga Rp18 miliar per tahun selama 10 tahun.
“Kota Cirebon sampai saat ini tidak darurat APJ. Kota Cirebon cukup terang di malam hari. Kalau ingin memasang APJ di titik gelap, tidak harus melibatkan pihak ketiga, cukup Dishub saja,” tegas politisi senior PDIP tersebut, kemarin.
Baca Juga:Edo: Uji Publik Diundur Lagi, Sebut Setiap Tahapan KPBU APJ Harus Dapat Persetujuan dari Kantor BersamaKemarau Panjang Menguji Tradisi Nasi Jamblang, Daun Jati Makin Sulit Dicari, tapi Tak Bisa Diganti Pembungkus
Bagi Suryana, masih banyak persoalan kemasyarakatan yang lebih mendesak untuk ditangani. Mulai dari rumah tidak layak huni, BPJS kesehatan, pendidikan anak-anak Kota Cirebon, kemiskinan, hingga persoalan infrastruktur. Ia menyoroti masih banyak rumah tidak layak huni, bahkan sejumlah rumah mengalami kerusakan hingga ambruk.
Menurutnya, pemberian buffer stock sembako oleh Pemkot Cirebon tidak menyelesaikan akar persoalan warga yang rumahnya rawan ambruk. “Warga Kota Cirebon butuhnya pemkot turun tangan membangun kembali rumah mereka yang rawan ambruk, bukan sembako yang dalam satu-dua hari habis dikonsumsi,” tegasnya.
Dirinya mengaku sering mendapatkan pengaduan dari warga yang rumahnya ambruk, tetapi belum mendapat perhatian optimal dari pemkot. Bahkan, kata dia, ada warga yang rumahnya ambruk terpaksa tidur di teras depan rumah. “Kondisi ini sangat menyedihkan,” ujarnya kepada Radar Cirebon.
Suryana juga mempertanyakan pembangunan Kota Cirebon yang dinilai semakin banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. “Jangan-jangan Kota Cirebon itu sekarang menjadi kota miskin karena lebih banyak mengandalkan bantuan pemprov dan pemerintah pusat. Jalan-jalan di-hotmix karena bantuan pemprov dan pemerintah pusat. Di sini gak punya uang tapi sibuk mau KPBU APJ dengan nilai (cicilan, red) ratusan miliar. Ratusan miliar hanya untuk APJ gak logis,” ujarnya, penuh tanda tanya.