Menurutnya, pemerintah tidak boleh memandang kejadian dugaan keracunan sebagai risiko kecil yang dapat dimaklumi dalam pelaksanaan program berskala besar. “Urusan MBG ini sudah mengarah pada kejadian luar biasa. Harusnya jangan main-main. Risikonya nyawa anak-anak,” tegas Umar.
Ia menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan di lingkungan pendidikan. Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan kualitas generasi muda tersebut tak boleh justru menghadirkan ancaman bagi kesehatan para penerima manfaat.
Pola pelaksanaan MBG, dinilainya masih terus mengalami penyesuaian. Contohnya ada daerah yang mulai mencoba metode penyajian makanan secara prasmanan sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan program. “Pemerintah masih trial and error. Sekarang di beberapa daerah mereka coba prasmanan. Ironisnya, di sini untuk anak masih coba-coba,” ujarnya.
Baca Juga:60 Hektare Lahan Kawasan Ciremai Terdampak KebakaranSekolah Kaji Kelanjutan MBG, Mahasiswa Kembali Demo di DPRD Kota Cirebon
Umar juga mengingatkan agar kejadian-kejadian di lapangan tidak diperlakukan sebagai fenomena biasa. Jika insiden serupa terus muncul, hal tersebut seharusnya menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
Sayangnya, peristiwa di lapangan masih dianggap sebagai fenomena biasa. “Beberapa kejadian atau accident di lapangan dianggap hanya fenomena biasa. Ini yang anomali,” katanya.
Legislator dari PDIP itu menilai salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah efektivitas metode penyediaan makanan melalui SPPG. Seperti persoalan kapasitas layanan, kuota penerima manfaat yang terlalu besar, serta kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pelaksanaan program.
Apabila kapasitas produksi tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat, risiko gangguan dalam proses pengolahan dan distribusi makanan dapat meningkat. “Akar masalahnya sebenarnya sudah terlihat. Metode dapur SPPG itu kurang efektif. Over kuota dan inkompetensi. Akibatnya terjadi accident di mana-mana,” ungkapnya.
Meski demikian, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan evaluasi terhadap operasional dapur penyedia, termasuk kepatuhan pada standar keamanan pangan, pengelolaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, serta kompetensi petugas.
Evaluasi tidak boleh berhenti pada penanganan kejadian setelah korban berjatuhan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap unit penyedia makanan memiliki kapasitas yang sesuai dengan beban layanan dan menjalankan prosedur pengawasan secara konsisten.