Sebagai alternatif, Umar menawarkan perubahan mekanisme penyaluran MBG. Pemerintah perlu terbuka terhadap pilihan lain, apabila model yang berjalan saat ini dinilai belum efektif dalam menjamin keamanan dan kualitas makanan.
Salah satu opsi yang disampaikan adalah menyerahkan pengelolaan penyediaan makanan kepada orang tua siswa dengan pendampingan ahli gizi, guru, dan dinas terkait. “Kalau pemerintah tidak gengsi, solusinya gampang, serahkan MBG ini pada orang tua, dipantau ahli gizi, guru dan dinas. Atau ditangani kantin sekolah. Dengan begitu, kuota lebih terjangkau, SDM lebih terukur, dan dipantau pemerintah daerah melalui Disdik,” ujarnya.
Umar mengusulkan agar MBG lebih difokuskan kepada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, penajaman sasaran dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memastikan bantuan menjangkau wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. “Kuota MBG sebaiknya difokuskan ke daerah 3T agar lebih tepat sasaran dan efisiensi anggaran dalam keadaan fiskal yang sedang lesu,” katanya.
Baca Juga:60 Hektare Lahan Kawasan Ciremai Terdampak KebakaranSekolah Kaji Kelanjutan MBG, Mahasiswa Kembali Demo di DPRD Kota Cirebon
Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga pada kualitas proses belajar mengajar, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik. “Selebihnya, anggaran pemerintah dapat dioptimalkan untuk belanja operasional peningkatan mutu siswa dan peningkatan gaji guru,” tandasnya. (ade/cep)