RADARCIREBON.ID – Kepedulian masyarakat Indonesia terhadap dinamika geopolitik global saat ini, berada di persimpangan yang rentan, antara empati kemanusiaan dan jebakan propaganda.
Narasi konflik di berbagai belahan dunia, mulai dari krisis Houthi-Arab Saudi, hingga isu sekularisme di Azerbaijan, kerap dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Amplifikasi isu ini secara sengaja dimanfaatkan untuk mendelegitimasi sistem bernegara.
Alih-alih meredakan konflik dan menyuarakan perdamaian, kelompok ekstrem dengan mudah membungkusnya dengan narasi perpecahan dan sistem tunggal kenegaraan, khilafah misalnya.
Baca Juga:SSB Garuda Jaya Sukses Kawinkan Gelar Festival Sepak Bola Anak Desa Zona PanturaMenata Masa Depan Sepak Bola Cirebon melalui Pembinaan dan Manajemen Profesional di SSB
Merespons tren tersebut, Pengamat Keamanan dan Terorisme pada Kajian Terorisme di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (UI), Muhamad Syauqillah PhD menyoroti bagaimana kelompok ekstrem secara konsisten mencari celah situasi politik untuk menyusupkan agenda mereka.
Isu-isu luar negeri sengaja diimpor untuk mereproduksi narasi yang mendelegitimasi pemerintah dan mengapitalisasi gerakan ekstrem.
“Propaganda seperti ini sebenarnya adalah template. Tawarannya selalu merespons seperti dinamika di Suriah atau saat fenomena Arab Spring, lalu diimpor dengan berbagai varian ideologi yang melatarbelakanginya,” ujar Syauqillah di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Lebih lanjut Syauqillah membedah bahwa taktik ini bukanlah fenomena baru, namun polanya kerap berulang.
Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki keterikatan kuat terhadap isu Timur Tengah karena kedekatan kultural dan kuatnya relasi keagamaan.
Hal inilah yang menjadikan isu geopolitik di Timur Tengah menjadi komoditas informasi yang sangat mudah dieksploitasi.
“Mereka memanfaatkan isu ini karena solidaritas, yang kemudian digunakan untuk mengapitalisasi gerakan dan mempropaganda masyarakat, dan hal ini menjadi tantangan dari tahun ke tahun bagi negara,” papar Syauqillah.
Baca Juga:Cegah Radikalisme dengan Memperkuat Peran Pesantren dalam Meningkatkan Literasi Digital Generasi MudaAda Apa dengan Manchester United? Lawan Como Saja Babak Belur
Alumnus Doctor of Philosophy dari Universitas Marmara Turki ini menegaskan, dinamika politik internal negara lain, jangan sampai dimanfaatkan untuk menciptakan situasi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia maupun masyarakat secara keseluruhan.
Sebagai langkah mitigasi di tingkat kebijakan strategis, Syauqillah merumuskan beberapa pendekatan utama.
Pertama, pemerintah perlu menegaskan posisi Indonesia secara jelas terhadap dinamika geopolitik tersebut.
Hal ini akan menegaskan pandangan politik pemerintah, dan edukasi kepada masyarakat terkait dinamika yang terjadi.