Cakra menilai, penanganan keluhan pelanggan tidak cukup hanya dengan memberikan respons.
Diperlukan langkah konkret untuk menemukan sumber persoalan dan memastikan kualitas air yang diterima masyarakat sesuai dengan standar pelayanan.
Karena itu, ia meminta pelanggan yang mengalami gangguan kualitas air agar menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada PDAM, dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Damkar Kota Cirebon Uji Nyali dan Kekompakan AntarpletonNilai Investasi di Kota Cirebon Terus Meningkat, Data OSS Tembus Rp4,438 Triliun
Laporan tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi Komisi II dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan perusahaan daerah, sekaligus memastikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat mendapatkan tindak lanjut.
“Pelanggan sudah memberikan kewajibannya membayar iuran. Masyarakat juga punya hak mendapatkan pelayanan secara prima, termasuk kualitas air yang sesuai standar,” katanya.
Selain mendorong penetapan direksi definitif, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon juga berencana meminta keterangan dari pihak terkait, termasuk kepala cabang yang menangani wilayah terdampak keluhan air keruh.
“Kami akan panggil kepala cabangnya. Ada masukan dari masyarakat berkaitan dengan kualitas air yang diterima pelanggan, dan itu harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Cakra berharap, penetapan direksi definitif PDAM dapat segera dilakukan sehingga perusahaan memiliki kepemimpinan yang kuat dalam mengambil keputusan dan menjalankan pembenahan pelayanan.
“Dengan kepemimpinan yang definitif dan evaluasi yang menyeluruh, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal serta keluhan pelanggan tidak terus berulang,” pungkasnya. (sam)