Siapkan Layanan Keimigrasian di MPP Kabupaten Cirebon

Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Rivai MPd
BIDIK LAYANAN IMIGRASI: Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dr Hilmy Rivai MPd menjelaskan pencapaian MPP sudah sangat baik. Untuk itu, pihaknya berupaya menghadirkan layanan keimigrasian di MPP agar pelayanan untuk masyarakat lebih mudah. FOTO: SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon mencatatkan capaian positif. Pusat layanan terpadu ini berhasil meraih predikat sangat baik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas jenis layanan bagi masyarakat. Salah satu upaya yang tengah dijajaki adalah menghadirkan layanan keimigrasian di MPP.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Dr Hilmy Rivai MPd mengatakan, peningkatan jumlah kunjungan tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh tenant atau gerai pelayanan yang tersedia.

Baca Juga:Borong Medali Porprov 2026, Naura Amalia Bawa Pulang Emas dan Perak dari Cabor Menembak Penataan Sungai Sukalila Capai 75 Persen, Wajah Kota Cirebon Kian Menawan

Menurutnya, keberadaan MPP harus diimbangi dengan komitmen setiap instansi untuk aktif memberikan pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dalam satu tempat.

“Beberapa bulan terakhir mulai ramai, bahkan pengunjungnya bisa mencapai ratusan orang setiap hari. Kami terus membangun komunikasi dan komitmen dengan seluruh tenant agar pelayanan di MPP semakin optimal,” ujar Hilmy kepada Radar Cirebon, Rabu (18/11).

Hilmy mengatakan, selain meningkatnya jumlah kunjungan, predikat sangat baik dari BKPM juga menjadi salah satu capaian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan investasi di Kabupaten Cirebon.

Ke depan, DPMPTSP juga tengah menjajaki penambahan layanan keimigrasian. Upaya tersebut dilakukan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi keimigrasian. “Komunikasi dengan pihak Imigrasi sudah dilakukan dan mendapat respons positif terkait rencana pembukaan tenant di MPP,” terangnya.

Namun, realisasi layanan tersebut masih membutuhkan dukungan fasilitas, terutama peralatan pencetakan paspor yang menjadi salah satu persyaratan dari pihak Imigrasi. “Kami menilai, kehadiran layanan keimigrasian akan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Hilmy, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga terus diupayakan agar semakin terintegrasi dengan MPP. “Saat ini, pendaftaran sudah bisa dilakukan melalui MPP, meskipun pelayanan teknis masih berada di kantor DPUPR,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan keterbatasan tenaga ahli, khususnya tenaga teknis yang menangani gambar dan struktur bangunan, yang dibutuhkan dalam proses pelayanan PBG.

Baca Juga:Spanduk Reklame di Jalan Bypass Menjuntai ke JalanDinkes Kabupaten Cirebon Raih Penghargaan Nasional

Ia juga mengakui bahwa tingkat kunjungan pada setiap tenan belum merata. Sejumlah layanan masih relatif sepi karena kebutuhan masyarakat terhadap jenis perizinan tertentu tidak terlalu tinggi. “Karena itu, kami terus mendorong koordinasi dengan seluruh instansi agar keberadaan MPP benar-benar menjadi pusat pelayanan yang aktif, mudah dijangkau, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (sam)

0 Komentar