UU Perampasan Aset Disahkan, tapi Belum Jalan, Efektif 12 Bulan Lagi

UU Perampasan Aset
SAH: Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman pada Rapat Paripurna Pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). RUNI/MRI/DPR
0 Komentar

Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi, termasuk sosialisasi anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing mengenai RUU tersebut. “Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,” terang Puan.

Di Rapat Paripurna, Puan pun menyatakan proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan hati-hati dan seksama. “Serta dalam pembahasannya bisa diakses publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tuturnya, dilansir dari laman resmi DPR RI.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi itu diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Baca Juga:Tentang Program MBG di Kabupaten Cirebon Berjalan, tapi Koordinasi Jadi Pekerjaan RumahBansos Tepat Sasaran, Pemda Diminta Bergerak

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, dan organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman resmi DPR RI.

0 Komentar