Ke depan, Rista menjelaskan, pihaknya berencana untuk meninggalkan Kota Cirebon pada Oktober 2022 mendatang. Kampus AMC juga akan dipindahkan ke Sukawangi, Kabupaten Bekasi, yang saat ini progress pengerjaannya sudah mencapai 70 persen dengan total lahan 5 hektare.
“Kami tidak mungkin terus bertahan di sini. Karena memang ini lahan pemerintah. Dan konsep kami ke depan harus punya lahan yang luas. Kami terima kasih yang selama ini sudah membantu kami dan memberikan kesempatan memakai lahan selama 10 tahun,” tutur Rista
Untuk nama sendiri, rencananya AMC di lokasi tersebut akan memakai nama Politeknik Pelayaran (Poltekpel) AMC. Direncanakan Kampus AMC Sukawangi menjadi kampus terpadu, di mana akan dibangun 10 short course untuk sertifikasi pelaut. “Mohon doa dan restunya agar pembangunan kampus ini dapat berjalan sesuai dengan harapan yayasan dan lembaga,” katanya.
ALUMNI ANGKAT BICARA
Penutupan atau penyegelan yang dilakukan Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kota Cirebon membuat Corps Alumni Akademi Maritim Cirebon (AMC) meradang. Jika tak kunjung ada solusi, alumni berencana mengambil alih aset PDP.
“Kami juga sedang mempertimbangkan apabila tetap tidak ada solusi yang baik, mungkin alumni AMC juga akan mengambil alih pengelolaan Kampus AMC tersebut,” tutur Sekretaris Jenderal Corps Alumni AMC, Khoirul Umam kemarin.
Umam menambahkan, keputusan tersebut adalah pilihan terakhir. Namun, ia menambahkan, alumni AMC mampu untuk mengambil alih aset PDP jika semua angkatan bersatu.
“Insya Allah kami mampu, kalau 32 angkatan lulusan AMC patungan atau sumbangan saja, kami mampu untuk mengambil alih pengelolaan kampus kami untuk kepentingan Nasional khususnya pendidikan tinggi kepelautan agar tidak terjadi lost generation pelaut Indonesia; akan kami tempuh,” papar Umam.
Khoirul Umam menyadari, penutupan akses masuk ke kampus AMC oleh PDP merupakan hak dari PDP sebagai pihak yang menyewakan sarana gedung kepada AMC. “Namun ini dapat menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kepelautan Indonesia; begitu sulit dan mahalnya pendidikan tinggi kepelautan di Indonesia ini,” kata Umam.
Ia mempertanyakan peran pemerintah dalam mendukung pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi kepelautan. “Kami miris dan prihatin. Ini menjadi preseden negatif bagi pemerintah untuk kepentingan pendidikan tinggi kepelautan,” tegas Umam.