CIREBON-Ribuan warga antre beras murah dalam acara gerakan pangan murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Cirebon, Senin (27/2/2024).
Pantauan di lapangan, warga rela antre sejak pagi hari dan panas-panasan untuk mendapatkan beras murah di Lapangan Bola Desa Cikeduk Kecamatan Depok.
Maskipun antrean mengular hingga siang hari, acara penyaluran beras murah itu berjalan tertib dan lancar.
Baca Juga:LPPNU Cirebon Sulap Lahan Tandus Jadi Tanah Pertanian Produktif, Bupati Imron Bilang Begini Jaga Stok Beras, Bulog Cirebon Datangkan 20 Ribu Ton Beras Impor dari Vietnam dan Thailand
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana mengatakan, gerakan pangan murah merupakan sinergisitas dan kolaborasi Pemkab Cirebon dengan Polresta Cirebon dan Bulog Cirebon.
Ditegaskan birokrat yang akrab disapa Iyus itu, pihaknya sengaja menggelar gerakan pangan murah di Desa Cikeduk karena lokasi tersebut merupakan salah satu desa rawan pangan.
“Berdasarkan data bahwa Desa Cikeduk ini salah satu desa rawan pangan. GPM dilaksanakan dalam rangka untuk menekan harga pangan dan inflasi menjelang bulan Ramadan,” ujar Iyus.
Dijelaskan birokrat senior itu, yang disediakan dalam GPM ini tidak hanya beras murah, tetapi sejumlah kebutuhan pokok lainnya, seperti daging, sosis, cabai yang dijual di bawah harga pasar.
Iyus mencontohkan, cabai merah super di GPM dijual dengan harga Rp60 ribu/kg, padahal harga di pasaran saat ini Rp100 ribu/kg.
Diakuinya, warga banyak menyerbu beras murah karena harganya sangat murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran.
“Kami sediakan beras SPHP dari Bulog, dengan harga di bawah pasar yaitu Rp10.400 per kilogram atau satu kemasan 5 kilogram dengan harga Rp52 ribu,” paparnya.
Baca Juga:
Erus Rusmana menyatakan, pada bulan Februari sudah melaksanakan gerakan pangan murah di tiga titik. Terutama di desa rawan pangan, dan pengajuan dari lurah dan desa lainnya.
Kedepan, lanjutnya, lokasi acara gerakan pangan murah akan diseleksi lagi, agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Dari hasil diskusi dengan Forkopimda, bahwa harus ada identifikasi berkaitan dengan lokasi pelaksanaan GPM kedepan. Supaya memang betul-betul membantu masyarakat. Karena, kalau dilaksanakan di setiap desa, kita terbatas waktu dan anggarannya,” tandas Iyus.