RADARCIREBON.ID -Efektivitas penggunaan anggaran pemerintah daerah menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon dalam rapat paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Abhimata itu, dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH.
Sejumlah fraksi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) dengan berbagai catatan strategis terkait pelaksanaan anggaran. Mulai dari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), kondisi infrastruktur jalan, hingga persoalan pengelolaan sampah yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Baca Juga:Jalur Mundu-Pamengkang Rusak Parah, Warga Kalijaga Cirebon Swadaya Perbaiki JalanAkhirussanah KB-TK Aisyiyah Nusa Indah Penuh Haru
Fraksi PDI Perjuangan misalnya, menyoroti SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp33,4 miliar.
Perwakilan Fraksi PDIP, Abdul Kodir menyampaikan, besarnya dana yang tidak terserap perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Tingginya SILPA dapat mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan,” kata Kodir, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang telah direncanakan semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
Sementara itu, perwakilan Fraksi PKB, Saleh SIP, menyoroti masih banyaknya persoalan infrastruktur jalan yang dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan biaya distribusi hasil pertanian, perdagangan dan industri, serta memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, PKB juga meminta pemerintah daerah menyusun peta kondisi jalan berbasis kawasan.
Baca Juga:BEM Cirebon Raya Bergerak, Demo di DPRD Kota, Soroti BBM, MBG, KDMP hingga Supremasi SipilBEM STMIK IKMI Cirebon Gelar Aksi Tanam Mangrove dan Bersih Pantai
Dengan data yang akurat dan terkini, mempercepat pembangunan akses jalan di kawasan pertanian, pesisir, dan industri, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan infrastruktur.
Tak hanya soal infrastruktur, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan lingkungan hidup. Khususnya pengelolaan sampah yang dinilai masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Cirebon.
Menurut PKB, pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi belum diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Akibatnya, persoalan sampah masih kerap ditemukan di berbagai wilayah.
“Untuk itu, kami dari Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu hingga hilir. Fraksi tersebut juga mendorong pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah di tingkat desa,” ucapnya.