CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon sesungguhnya menginginkan Alun-alun Kejaksan tuntas Juli. Sehingga upacara Hari Kemerdekaan RI dapat dilakukan di ruang terbuka tersebut.
Sayang, keinginan itu harus dikubur dalam-dalam. Proyek revitalisasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, terhambat dari segi pendanaan. Sampai sekarang, belum ada transfer dana ke kas daerah Kota Cirebon.
Imbasnya, kontraktor pun belum dibayar hingga saat ini. Bahkan di termin 30 persen, juga belum ada pencairan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Syaroni ATD MT menjelaskan, ada deviasi setidaknya 27 persen dari perencanaan terhadap realisasi. Ia tidak menampik, proyek ini terdampak covid-19.
Mestinya pada posisi Juli sudah ada di progres 60 persen. Namun kondisi sekarang mandek di angka 44 persenan. Namun, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Selaku pengguna anggaran belum bisa membayarkan kepada kontaktor pelaksana,” katanya.
DPUPR, kata dia, akan kembali konsultasi ke provinsi selaku penyedia anggaran. Apakah proyek dapat dilanjutkan sampai selesai, atau berhenti dulu. Keputusan ini penting, karena pembiayaan proyek menggunakan dana dari pihak ketiga.
Selain DPUPR, rencananya Komisi II DPRD juga akan bertandang ke pemerintah provinsi terkait kejelasan proyek ini. (azs)
Kontraktor Alun-alun Kejaksan Belum Dibayar
